Kompas.com - 23/04/2017, 15:14 WIB
Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi mengecam aksi kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/4). Mereka dengan membawa gambar wajah Novel meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kekerasan tersebut. Kompas/Alif IchwanSejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi mengecam aksi kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (11/4). Mereka dengan membawa gambar wajah Novel meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kekerasan tersebut.
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukim dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Ester mengaggap, masalah penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan bukan masalah personal.

Menurut dia, penyerangan itu menyasar pada lingkup yang lebih besar lagi, yakni melemahkan fungsi KPK.

"Serangan terhadap Novel maupun penyidik lain harus dimaknai sebagai serangan terhadap institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi," ujar Lola di sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (23/4/2017).

Novel saat ini tengah menangani salah satu kasus terbesar di KPK, yakni dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Lola menduga apa yang terjadi pada Novel karena tugasnya sebagai Ketua Satgas kasus tersebut.

Sebelum adanya penyerangan ini, Novel sudah beberapa kali menerima teror saat tengah menangani kasus megakorupsi itu.

"Jangan sampai hilang dari peristiwa-peristiwa itu. Bahwa penyerangan ini terkait dengan kasus yang ditangani Novel," kata Lola.

Baca: 12 Hari Menanti Terungkapnya Kasus Penyiraman Novel Baswedan...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Lola, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi pemerintah, KPK, dan instansi penegak hukum.

Ia mengatakan, tak semestinya penegak hukum yang membongkar kasus korupsi menerima bentuk teror seperti Novel.

Kasus ini tak hanya dijumpai pada Novel, penyidik bahkan mantan pimpinan KPK pernah menerima berbagai teror.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.