Kedatangan Mike Pence Hasilkan Kerja Sama Indonesia-AS Senilai 10 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 21/04/2017, 16:58 WIB
Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani KOMPAS.com / DANI PRABOWOKetua Umum Kadin Rosan P Roeslani
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menghasilkan kerja sama Indonesia-AS dengan nilai mencapai 10 miliar dollar AS.

Ada sembilan nota kesepahaman yang ditandatangani dan dua lainnya diumumkan dalam pertemuan forum bisnis yang digelar di Hotel Shangrila, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

“Rencananya, seluruhnya ada 10 miliar dollar AS,” kata Rosan.

Dari sembilan MoU yang ditandatangani, dua di antaranya disaksikan langsung oleh Pence dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu kerja sama antara PT Pertamina (persero) dengan ExxonMobil dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pacific Infra Capital LLC.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kerja sama antara Pertamina dengan ExxonMobil cukup menarik.

Di satu sisi, Indonesia merupakan negara penghasil Liquefied Natural Gas (LNG), tetapi juga menjadi importir.

Kebutuhan LNG yang meningkat setiap tahunnya menjadi alasannya.

(Baca: Mike Pence Minta Jokowi Beri Kemudahan bagi Eksportir AS)

Dalam nota kesepahaman itu, disepakati bahwa Pertamina akan membeli 1 juta ton LNG setiap tahunn.

Pembelian itu akan dimulai pada 2025 selama 20 tahun.

“Ekspor jangka panjang maka kebutuhan dalam negeri juga kalau kurang impor juga,” ujar Kalla.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X