Perencanaan Pembangunan Perlu Pendekatan Budaya

JAKARTA, KOMPAS — Perencanaan pembangunan untuk memacu kesejahteraan masyarakat tak bisa hanya berorientasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan perlu memakai pendekatan budaya.

"Pembangunan tak selalu berasosiasi dengan ekonomi semata. Isu ini setara dengan isu pembangunan ekonomi lainnya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Soemantri Brodjonegoro, Selasa (4/4), di Jakarta, saat membuka seminar nasional bertema "Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional".

Seminar itu juga dihadiri sejumlah pelaku dan praktisi kebudayaan, antara lain Saur Marlina Manurung selaku pendiri Sokola Rimba, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, serta Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Melani Budianta.

Saur yang kerap dipanggil Butet Manurung mengatakan, upaya menghadirkan pendidikan bagi masyarakat adat umumnya dilakukan dengan perspektif bahwa mereka adalah kalangan yang harus dientaskan melalui pemberian baju, tinggal di rumah tembok, dan mendapat pendidikan formal. Itu menyebabkan program bagi masyarakat adat kerap tak sukses karena tak memperhatikan kebutuhan mereka.

Aktor pembangunan

Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami menegaskan, perumusan kebijakan pembangunan harus menyerap aspirasi masyarakat sebagai penerima manfaat dan aktor pembangunan. Pembangunan berorientasi ekonomi saja bisa mengingkari hak kebudayaan warga dan menciptakan marjinalisasi.

Sementara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun daerah dengan mengemas budaya sebagai daya tarik wisata. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Yanuarto Bramuda, mereka menggali kekayaan budaya mulai seni, kuliner, dan potensi alam sebagai paket yang ditawarkan kepada turis.

Dalam lima tahun, mereka menekan angka kemiskinan dari 20,09 persen jadi 9,17 persen dan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dari 12.500 jadi 77.100 orang, dan wisatawan domestik dari 45.000 menjadi 4,02 juta atau naik 8.833 persen.

Menurut Hilmar, RUU Pemajuan Kebudayaan bertujuan, antara lain, meningkatkan jumlah dan mutu pelaku budaya serta akses warga pada proses budaya. "Kita tak kurang uang, sumber daya, dan taman budaya, tapi tak ada yang mengurus." (ELD)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 April 2017, di halaman 12 dengan judul "Perencanaan Pembangunan Perlu Pendekatan Budaya".