Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KH Muhammad Zainudin Abdul Majid Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 05/04/2017, 14:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi mengusulkan kepada pemerintah agar KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dijadikan sebagai pahlawan nasional.

Usulan itu disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri seminar nasional Nahdlatul Wathan di Universitan Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017).

"Mudah-mudahan perjuangan untuk menjadi pahlawan nasional dapat diterima dengan baik," kata Zainul.

Hadir dalam seminar tersebut Rektor UNJ Djaali, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan anggota DPD dari NTB Farouk Muhammad.

(Baca: Pemprov Maluku akan Ajukan Alexander Jacob Patty Jadi Pahlawan Nasional)

Menurut Zainul, Kiai Zainuddin selama ini dikenal sebagai tokoh NTB yang selalu memperjuangkan kokohnya nilai-nilai kebangsaan.

Ia juga dikenal sebagai penggagas gagasan nasional religius yang menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Wathan tahun 1934 di NTB.

"Kami berharap, ikhtiar ini bisa berujung dengan pengakuan pemerintah kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Supaya NTB punya pahlawan nasional," ujar dia.

Sementara itu, Wapres mengatakan, dalam kurun waktu 60 tahun belakangan, terdapat 169 orang yang telah diberi gelar pahlawan nasional.

Namun demikian, Wapres mengaku bila sampai saat ini belum ada tokoh NTB yang diberi gelar tersebut.

"NTB, minta maaf baru diusulkan. Padahal perjuangan NTB tentu tidak kurang-kurangnya," kata dia.

Meski demikian, Wapres mengaku, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat gelar tersebut.

(Baca: Djarot Berharap Gus Dur Bisa Jadi Pahlawan Nasional Tahun Depan)

Syarat itu diatur di dalam UU Nomoro 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selain berjuang untuk Indonesia serta menghasilkan karya positif, kata Wapres, tokoh tersebut juga tidak boleh tercela.

Halaman:


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com