Setahun Dokumen Panama

“I want to make these crimes public“.

Dengan tindakannya itu ia ingin membantu penyelidik mengungkap kejahatan finansial lintas batas. Klaim John Doe tentang meningkatnya ketidakadilan global dan korupsi lintas batas mengandung kebenaran.

Data menunjukkan selama kurun 2004-2013 dana dan/atau modal ilegal (illicit financial flow/IFF) yang umumnya mengalir dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju meningkat tiga kali lipat dari 465,3 miliar dollar AS menjadi 1.100 miliar dollar AS.

Angka ini 1,3 kali lebih besar daripada nilai investasi langsung (FDI) yang mengalir ke negara berkembang sebesar 858 miliar dollar AS, atau 11,1 kali nilai bantuan pembangunan negara maju ke negara berkembang (ODA) 99 miliar dollar AS.

Sekitar 80 persen dari 1.100 miliar dollar AS itu di antaranya karena praktik misvoicing perdagangan, yaitu rekayasa teknik pelaporan keuangan atau transaksi keuangan/perdagangan yang membuat ia lolos dari kewajiban bayar cukai, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan (orang atau badan).

Indonesia ada di urutan ketujuh dengan kumulasi IFF selama 2004-2013 sebesar 180 miliar dollar AS, atau rata-rata 14,6 miliar dollar AS per tahun. Untuk 2013 saja IFF dari negara kita mencapai 18,07 miliar dollar AS.

Beredarnya Dokumen Panama telah menimbulkan impak yang serius, luas, dan dalam bagi pasar modal, industri keuangan dan perbankan, kegiatan audit dan lembaga audit, individu, dan juga gerakan anti-korupsi.

Berbagai perusahaan yang namanya terkait langsung atau tidak langsung dengan dokumen itu jelas mengalami krisis reputasi dan integritas.

Munculnya dokumen ini telah menggerakkan berbagai pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap korporasi (perusahaan, yayasan, lembaga, dana perwalian) dan pribadi yang disebut langsung atau tak langsung dalam dokumen.

Di Indonesia kepercayaan publik pada integritas Ketua BPK memudar. Ini pukulan kedua pada integritas dan independensi BPK yang sebelumnya melakukan kesalahan elementer dalam mengaudit Rumah Sakit Sumber Waras yang berujung pada perselisihan terbuka dengan Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta.

Secara personal, Perdana Menteri Eslandia Sigmundur David Gunnlaugsson terpaksa mundur dari jabatan karena namanya disebut dalam dokumen itu.

Mengaksentuasi gerakan anti-korupsi

Terbitnya dokumen itu juga telah mengaksentuasi, mengakselerasi, dan mengagregasi gerakan anti-korupsi yang selama ini memang sudah menjadi agenda bersama berbagai organisasi anti-korupsi, baik internasional maupun lokal.

Setidaknnya ada empat agenda pemberantasan korupsi yang derajat kepentingan dan kemendesakannya meninggi setelah terbitnya Dokumen Panama.

Keempat agenda itu implementasi pertukaran informasi (keuangan dan pajak) secara otomatis antara berbagai yurisdiksi, keterbukaan prinsip beneficial ownership entitas korporasi, yayasan atau dana perwalian (trustee), penyusunan dan publikasi laporan keuangan korporasi dari negara ke negara, serta memperkuat kerja sama implementasi UU anti-pencucian uang.