Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panama Papers yang Tak Pernah Mengguncang Indonesia

Kompas.com - 17/06/2016, 19:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal April lalu, dunia dikejutkan dengan skandal Panama Papers. Skandal ini mengungkap dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak.

Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga Pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani.

Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).
Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Namun lama kelamaan isu Panama Papers pudar ditelan waktu. Tertutup isu-isu lain. Tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah menyikapi skandal global ini.

Harry Azhar Aziz dan Luhut Pandjaitan sampai saat ini masih duduk di kursi pejabat negara seakan tidak terjadi apa-apa. Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra menyesalkan hilangnya perhatian publik atas isu Panama Papers ini.

Panama Papers yang mengguncang dunia betul-betul tidak mengguncang Indonesia. Di negara-negara lain ketika pejabat publik terseret Panama Papers itu efeknya luar biasa, sampai pejabatnya mundur. Di kita ternyata tidak ada efek itu sama sekali," kata Metta dalam sebuah diskusi bertajuk 'Apa Kabar Panama Papers di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Metta menyadari Ketua BPK dan Menkopolhukam sudah memberikan klarifikasi ke publik terkait nama mereka yang tercatat di Panama Papers. Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti Mayfair International ltd yang disebutkan dalam daftar Panama Papers.

(Baca: Luhut Bantah Pimpin Perusahaan Mayfair)

Luhut pun mengaku selama ini adalah pembayar pajak yang taat. Adapun Harry Azhar mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited yang disebut di Panama Papers dibuat atas permintaan anaknya.

Harian Kompas Panama Papers

Harry membantah bahwa pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri. Menurut dia, tidak ada transaksi apapun selama dirinya memimpin perusahaan itu.

(Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi. Namun Metta menilai klarifikasi yang diberikan Luhut dan Harry itu tidak cukup.

"Karena mereka ini pejabat negara, enggak cukup. Harusnya mereka bisa buat keterangan resmi negara. Misalnya Harry Azhar bisa mengklarifikasi langsung kepada Komite Etik BPK. Setelah itu baru diputuskan bersalah atau tidak," ucap Metta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com