Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2017, 21:06 WIB

Persis pada 3 April, setahun sudah koran Jerman, Suddeutsche Zeitung, International Consortium of Investigative Journalist, dan 100 media mitranya yang lain memublikasikan Dokumen Panama (Panama Papers).

Butuh waktu sekitar dua tahun bagi SZ dan ICIJ untuk mempelajari, memverifikasi data dan sumber data, hingga penerbitan Dokumen Panama. Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dengan perusahaannya, Sheng Yue International Limited, disebut dalam dokumen itu.

Memori kolektif masyarakat di seluruh dunia tentang ini harus dirawat. Mengingat-ingat peristiwa itu penting untuk membangun kesadaran dan tindakan kolektif supaya kawasan sekretif beserta industri dan bisnis sekretifnya berakhir.

Kalau kita bisa mengakhiri eksistensi kawasan sekretif, besar kemungkinan kita bisa mengatasi problem korupsi lintas negara dan praktik orang-orang kaya menyembunyikan kekayaan hasil korupsi dan kejahatan finansial lainnya.

Dokumen Panama pada dasarnya mengungkapkan tiga hal itu: eksistensi kawasan sekretif dengan layanan jasa industri keuangan dan perbankan sekretif, akutnya korupsi lintas negara, dan praktik perilaku orang kaya menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan.

Panama adalah salah satu kawasan sekretif yang cukup penting. Hasil survei Tax Justice Network pada 2015 menunjukkan kesekretifan Panama yang menempati urutan ke-14 dari sekitar 90 kawasan sekretif di seluruh dunia.

Kawasan sekretif terkemuka yang lain adalah Swiss, Hongkong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman Island, Luksemburg, Lebanon, Jerman, Bahrain, Uni Emirat Arab (Dubai), Makau, Jepang, Marshall Island, Inggris, Guemsey, Jersey, Malaysia, Turki, dan China.

Panama sendiri sebagai negara dan juga sebagai kawasan sekretif merupakan hasil “kerajinan tangan” Pemerintah AS dan JP Morgan & Co. Jika Pemerintah AS yang saat itu (1901-1909) dipimpin Theodore Roosevelt melakukan kerja-kerja politik memisahkan Panama dari Kolombia, JP Morgan & Co mempersiapkan dan mengorkestrasi Panama sebagai kawasan sekretif.

John Doe

Kita berutang budi kepada John Doe sebagai peniup peluit (whistle blower) yang instrumental dalam membocorkan Dokumen Panama.

Berbeda dengan peniup peluit lainnya-seperti Julian Paul Assange (yang mendirikan dan memimpin Wikileaks), Herve Daniel Marcel Falciani (yang membongkar skandal Bank HSBC), dan Edward Snowden (yang membocorkan dokumen rahasia Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat), yang identitas pribadinya terpapar secara terbuka-kita tidak tahu siapa sesungguhnya John Doe.

Ia memperkenalkan diri sebagai John Doe ketika pertama kali menghubungi Bastian Obermayer (wartawan SZ). Ini momen perkenalan mereka (2014) yang di kemudian hari melahirkan Dokumen Panama.

Hello. My name is John Doe. Interested in data?”

Dalam manifesto bertajuk The Revolution will be Digitized, ia mengaku bukan dan belum pernah bekerja untuk lembaga pemerintah dan intelijen.

Ia membobol data milik Mossack Fonseca-firma hukum di Panama yang melayani jasa kerahasiaan keuangan korporasi dan pribadi-karena prihatin atas meningkatnya kesenjangan pendapatan dan korupsi lintas batas.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com