MUI Harap Pemerintah Buat Regulasi Perkecil Kesenjangan Ekonomi Umat

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis Ulama Indonesia berharap pemerintah membuat regulasi untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antarumat. Kesenjangan yang ada saat ini dinilai masih terlalu besar.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya di Jakarta, Senin (3/4/2017).

Kedatangan Ma’ruf sekaligus mengundang Wapres untuk menutup kongres ekonomi umat yang akan digelar pada 22-24 April 2017.

"Umat ini (jumlahnya) 90 persen (dari total penduduk Indonesia). Tapi, (yang) ekonominya (mampu) hanya 10 persen," kata Ma'ruf.

Dalam pertemuan itu sekaligus disepakati tema kongres yang akan diangkat adalah ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’.

Kongres tersebut akan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana cara meningkatkan perekonomian umat.

Salah satunya, kata dia, yaitu bagaimana menumbuhkan semangat dan sinergi umat. Dengan demikian diharapkan tercipta kerja sama yang lebih baik antarumat.

"Kita mengharapkan ada perubahan yang fundamental dalam kebijakan ekonomi Indonesia, sehingga bisa menaikkan kelompok yang 90 persen yang ekonominya sangat rendah," kata Ma’ruf.

Ia menambahkan, kesenjangan ekonomi yang ada saat ini menjadi salah satu pemicu terjadinya gejola sosial di masyarakat.

Kesenjangan itu harus dipangkas agar tidak tumbuh menjadi potensi ketidakharmonisan.