Kompas.com - 02/04/2017, 14:20 WIB
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengkritisi sejumlah pasal yang dibahas Panja Pansus Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) pada 29-30 Maret 2017.

Salah satunya Pasal 16 A yang mengatur pidana bagi orang yang melibatkan anak dalam terorisme. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme melibatkan anak, pidana yang dijatuhkan ditambah setengah dari pidana yang diancamkan.

"Terhadap anak-anak ini, ICJR mendorong agar tidak dipidana penjara," ujar Supriyadi melalui keterangan tertulis, Minggu (2/4/2017).

Baca: ICJR: Kompensasi bagi Korban Terorisme Harus Diatur Spesifik

Alih-alih menjatuhkan pidana, hakim diminta memerintahkan agar anak tersebut menjalani program rehabilitasi dan deradikalisasi. Supriyadi menganggap, anak yang terkait terorisme merupakan bagian dari korban jaringan kejahatan terorisme.

Pasal lain yang dikiritisi yaitu Pasal 14 A mengenai penghasutan untuk terorisme. Pasal tersebut ditujukan bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau tindakan kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tertentu atau merendahkan harkat dan martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Pelakunya bisa dijerat pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. Menurut Supriyadi, rumusan tersebut tidak jelas dan rancu.

"Apabila yang dimaksudkan adalah untuk menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme maka sudah diatur dalam pasal lain," kata Supriyadi.

Baca: Toleransi hingga Terorisme jadi Pembahasan Ketua MPR dengan Zakir Naik

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Jokowi Sumbang Sapi Kurban ke 34 Provinsi

Nasional
Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Vaksin Booster Jadi Syarat Naik Pesawat dan Masuk Mal, Epidemiolog: Tambah Sentra Vaksinasi

Nasional
PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

PDIP Sebut Miliki Banyak Stok Kader untuk Gantikan Tjahjo Kumolo

Nasional
Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Telusuri Aset Eks Sekretaris MA Nurhadi, KPK Periksa Wabup Blitar

Nasional
Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Anggota Komisi III DPR: Kalau Benar ACT Bersih, Maka Harus Siap Diaudit

Nasional
DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

DPR Setuju Perpanjangan Pembahasan RUU PDP dan RUU ASN

Nasional
Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Anggota Komisi I Sebut RUU PDP Tinggal Sinkronisasi, Akan Diketok Agustus 2022

Nasional
Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Bursa Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo, dari Ganjar sampai Hasto Kristiyanto

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Kapolri Tegaskan Tidak Ragu Tindak Kejahatan yang Rugikan Masyarakat dan Pecah Belah Bangsa

Nasional
Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Petinggi ACT Pernah Dilaporkan ke Bareskrim soal Dugaan Penipuan Akta Autentik

Nasional
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024

Nasional
Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan 'Handphone', Minyak Goreng Boleh

Bagikan Bansos di Semarang, Jokowi: Jangan Dibelikan "Handphone", Minyak Goreng Boleh

Nasional
Jokowi Potong Tumpeng 'Raksasa' Saat Upacara Hari Bhayangkara

Jokowi Potong Tumpeng "Raksasa" Saat Upacara Hari Bhayangkara

Nasional
Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Jokowi Minta Polri Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pemilu Serentak 2024

Nasional
Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Pemerintah Minta MK Tolak Uji Materi UU Perkawinan Soal Pernikahan Beda Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.