Menurut Golkar, Fraksi-fraksi Cenderung Pertahankan Netralitas KPU

Kompas.com - 24/03/2017, 21:33 WIB
Logo KPU Logo KPU
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana adanya unsur partai politik (parpol) dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melemah saat rapat konsinyering Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama pemerintah di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Hal itu disampaikan anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, saat dihubungi, Jumat (24/3/2017).

"Iya, dari rapat kemarin meski belum ada keputusan final kelihatannya begitu kok, arah pembahasan justru ke arah menjaga netralitas dan kemandirian penyelenggara pemilu," ujar Hetifah.

Menurut dia, saat ini pandangan fraksi-fraksi sudah mengerucut untuk mempertahankan keanggotaan KPU yang netral.

Namun masih ada beberapa hal yang dipertimbangkan seperti syarat mundur dari partai politik saat mendaftar.

Pada daftar inventaris masalah (DIM) versi pemerintah, diusulkan agar tak perlu ada syarat mundur lima tahun sebagaimana tercantum di Undang-Undang Pemilu saat ini.

Selain itu, muncul pula usulan agar menambah masa vakum Komisioner KPU lima tahun setelah selesai masa jabatan.

Sebab, ada beberapa mantan Komisioner KPU yang selesai masa jabatan justru menjadi kader parpol.

Fenomena itu dianggap menguatkan keberpihakan mereka sejak sebelum pemilu.

"Jadi semangat kami justru menguatkan lembaga penyelenggara pemilu. Apa yang sudah bagus dari Undang-Undang Pemilu sekarang tentu harus dipertahankan," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilu, Yandri Susanto, mengatakan, Pansus mewacanakan keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari partai politik.

Hal itu mengacu pada keanggotaan KPU di Jerman yang terdiri dari delapan orang berlatar belakang partai politik, dan dua orang hakim untuk mengawal bila muncul permasalahan hukum.

Menurut dia, penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik justru meminimalisir kecurangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDPI Sebut Covid-19 Bisa Jadi Flu Biasa saat Protokol Kesehatan Bersifat Umum

PDPI Sebut Covid-19 Bisa Jadi Flu Biasa saat Protokol Kesehatan Bersifat Umum

Nasional
Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

Nasional
Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Nasional
Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Nasional
Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.