Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tak Lagi Jadi Lembaga Terkorup, Ini Kata Kapolri

Kompas.com - 23/03/2017, 11:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dipublikasikan Transparency International Indonesia (TII), menunjukkan potret kinerja pemberantasan korupsi di tubuh Polri tahun 2016 lebih baik dari pada 2013.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersyukur atas capaian kinerja Polri selama ini. Meski demikian, Tito tetap memberikan catatan, lantaran Polri masih berada di urutan lima besar di antara kementerian/lembaga yang masuk dalam radar survei itu.

“Sekarang, di tahun 2016 hasilnya Polri turun pangkat dikit jadi nomor lima lembaga terkorup. Tapi masih kurang bagus juga,” kata Tito saat upacara korps raport di Wisma Bhayangkari Mabes Polri, Kamis (23/3/2017).

Berdasarkan survei GCB, persepsi publik soal korupsi yang terjadi di tubuh Polri di tahun 2013 sebesar 91 persen. Presentase itu menempatkan Polri di urutan pertama lembaga terkorup saat itu.

Namun, survei GCB di tahun 2016 menunjukkan presentase persepsi publik soal korupsi di Polri hanya 40 persen. Dengan presentase itu, Polri berada di urutan kelima.

Sementara, DPR menduduki urutan pertama dengan presentase 54 persen. Tito berharap, agar 52 perwira tinggi baru yang dilantik hari ini dapat bekerja sebaik mungkin sehingga mereka bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Saya minta untuk betul-betul berpikir untuk mengembangkan. Buat desain proposal pengembangann dan segera pro aktif ke pimpinan untuk membesarkan masing-masing,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com