Kompas.com - 17/03/2017, 13:52 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). abba gabrillinLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki dua target dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (revisi UU KPK).

Donal menilai, target jangka pendek dari rencana revisi UU KPK adalah memecah fokus perhatian KPK. Bila revisi berlanjut, KPK di satu sisi berupaya mempertahankan kewenangannya, sedangkan di sisi lain tetap mengungkap pidana korupsi.

"Ini menghasilkan target yang mereka inginkan sehingga KPK tidak lagi fokus tangani kasus e-KTP tapi fokus urusi revisi UU KPK. Ini target jangka pendek," kata Donal di Jakarta, Kamis (16/3/2016).

Menurut Donal, target jangka panjang adalah upaya pelemahan kewenangan KPK. Nantinya, KPK akan dikendalikan olek kekuatan politik, yang dapat terlihat dari rencana pembentukan Dewan Pengawas yang tertuang dalam draf revisi UU KPK.

Dewan Pengawas itu nantinya dipilih oleh DPR.

"Cerita lama. Ingin KPK lemah, diamputasi kewenangan, ingin KPK bisa dikendalikan oleh kekuatan politik," ucap Donal.

Donal mempertanyakan sikap Fahri yang meminta wartawan bertanya kepada Presiden Joko Widodo mengenai kelanjutan rencana revisi UU KPK.

Donal menyatakan, Jokowi memiliki sikap yang jelas karena pernah menolak untuk merevisi pada awal 2016 lalu.

"Justru mereka, DPR yang menggiring supaya Presiden setuju. Yang kasak-kusuk sekarang kan DPR. Badan Keahlian mutar ke mana-mana untuk dapat dukungan. Kok justru Fahri tanya ke Presiden, kan terbalik," ujar Donal.

Donal mengatakan, publik berharap Jokowi dapat dapat konsisten untuk kembali menolak rencana revisi tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X