Jika Mau Kritisi Kasus E-KTP, DPR Bisa Tanya KPK di Forum Raker

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, DPR belum perlu menggulirkan hak angket untuk mendalami kasus proyek e-KTP.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, instrumen untuk mempertanyakan penyelidikan dan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan dengan hak angket.

Ada mekanisme lain yang bisa ditempuh.

"Paling lazim melalui raker Komisi III dengan KPK. Ya kritisi habis lah, harus terbuka," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Kedua, DPR bisa mengajukan hak pertanyaan. Hal itu bisa saja dilakukan selama DPR tidak meminta KPK menghentikan proses hukum kasus tersebut.

Arsul berpendapat, penanganan kasus e-KTP oleh KPK memang perlu dikritisi.

(Baca: Priyo Budi: DPR Bisa "KO" jika Lanjutkan Hak Angket E-KTP dan Revisi UU KPK)

Sebab, dalam persidangan, KPK membeberkan seluruh pihak yang diduga menerima aliran dana.

Oleh karena itu, KPK harus bisa membuktikan apa yang disebutkannya dalam dakwaan persidangan.

"Kalau tidak dibuktikan maka jatuhnya pencemaran nama baik. Ini yang saya kira teman-teman KPK harus dikritisi," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi.

Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Dia kemudian menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu.

Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis.