Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Siap Tampung Lulung

Kompas.com - 14/03/2017, 14:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra siap menampung Abraham Lunggana alias Lulung yang dipecat oleh Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya terbuka kepada semua orang yang hendak bergabung.

"Ya, kalau Gerindra itu semua yang mau bergabung berjuang bersama kita tampung," kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2017).

(baca: Beda Dukungan di Pilkada DKI, PPP Djan Faridz Pecat Lulung)

Apalagi, lanjut Fadli, Lulung memang mempunyai kesamaan pandangan dengan Gerindra dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, yakni mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dukungan ini membuat Lulung dipecat oleh Djan Faridz. Sebab, PPP kubu Djan mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

"Jadi siapa yang merasa ada kesamaan visi misi sikap, ya pasti kita tampung," ucap Fadli.

(baca: Akhir Perjalanan Lulung Bersama PPP)

Namun Fadli meyakini, Lulung akan lebih dulu berjuang mempertahankan posisinya di PPP sebelum memutuskan bergabung dengan partai lain.

Apalagi, saat ini PPP juga masih mengalami dualisme kepemimpinan, antara kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy.

Menurut Fadli, Lulung yang sudah lama menjadi kader PPP bisa melakukan upaya klarifikasi dan upaya internal lainnya.

"Mudah-mudahan nggak harus sampe pecat-memecat hanya karena dukungan seperti ini," ucap Fadli.

Lulung dipecat DPP PPP kubu Djan Faridz berdasarkan rapat tingkat DPP pada Minggu (12/3/2017).

"DPP sepakat untuk memecat ketua DPW DKI yang bernama haji Lulung, termasuk anggota DPRD yang juga mengikuti jejak beliau, " ujar Djan, di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP PPP) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Selain Lulung, DPP PPP juga memecat sembilan anggota Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta.

Penyebab pemecatan ini karena Lulung dan sembilan anggota Fraksi PPP di DPRD DKI yang mengikutinya sepakat mendukung pasangan Anies-Sandi ada putaran kedua Pilkada DKI 2017. 

Keputusan tersebut bertentangan dengan sikap PPP Djan Faridz yang mendukung Ahok-Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com