Kompas.com - 13/03/2017, 10:06 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR memberi sinyal mempertimbangan penerapan pemilihan elektronik atau e-voting pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.

Terkait hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah didatangi sejumlah vendor untuk menawari jasa dan teknologi untuk e-voting.

"Gerilya vendor swasta luar biasa. Ada yang sampai membawa duta besarnya seperti Spanyol," kata Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin (11/3/2017).

Ia menambahkan, perusahaan terbesar mesin pemilihan elektronik dari Amerika Latin, Smartmatic juga telah menawarkan KPU untuk menggunakan jasanya. Smartmatic digunakan salah satunya oleh Filipina yang telah melakukan e-voting.

Meski gerilya vendor telah dilakukan, namun KPU menilai penerapan e-voting masih belum perlu.

Sebab, permasalahan kepemiluan Indonesia lebih kepada proses rekapitulasi suara. Sehingga yang lebih dibutuhkan adalah e-recap, bukan e-voting.

(Baca: Indonesia Lebih Butuh "E-rekap" daripada "E-voting")

Kajian, kata Hadar, sebetulnya sudah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Namun hal itu baru sebatas mengumpulkan pendapat atau mengadakan forum group discussion (FGD).

"Saat itu KPU sampaikan, Indonesia belum butuh e-voting," ujarnya.

Kajian secara aktif telah dilakukan internal KPU sejak satu tahun lalu, yang berkesimpulan bahwa e-voting belum perlu diterapkan dalam waktu dekat. Beberapa pertimbangannya melihat dari aspek sumber daya manusia hingga pembiayaan.

(Baca: Alasan KPU Menilai "E-Voting" Belum Jadi Urgensi)

Pada Pemilu Presiden 2014, ada sekitar 548.000 Tempat Pemungutan Suara Suara (TPS). Jumlah TPS yang sangat banyak, membuat dari sisi anggaran dinilai perlu dipertimbangan secara khusus.

Jika e-voting mau diterapkan, kata Hadar, maka aspek Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) sebagai sistem audit harus dipenuhi.

"Kalau e-voting tidak punya karakter ini, maka enggak bisa. Ini membuat e-voting menjadi auditable, juga bisa dihitung manual," tuturnya.

Aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah transparansi. Sebagian negara justru berpendapat teknologi e-voting membuat transparansi pemilu dipertanyakan.

Masyarakat cenderung meragukan hasilnya dan hanya elite-elite yang memahami. Padahal, jumlah orang yang memahani teknologi tak banyak.

Ia mencontohkan Jerman yang kini sudah tak menerapkan e-voting. Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman memutuskan agar e-voting diberhentikan.

Menurut MK Jerman, semua warga harus mengetahui bagaimana pemungutan suara dilakukan. Saat ditanyakan, ternyata banyak warga yang masih tidak tahu dan ragu kemana suara mereka akan didistribusikan jika pemilihan menggunakan sistem e-voting.

"Jadi (di Jerman) ini dianggap tidak konstitusional," tuturnya.

Menurut Hadar, penerapan e-voting yang cukup baik dilakukan oleh Brazil dan India. Namun, itu pun melalui proses yang sangat panjang dan waktu yang cukup lama.

"Brazil dan India teknologi pemilunya cukup baik. Tapi India, butuh belasan tahun untuk itu," ucap dia.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.