Marzuki Alie: Tanya Semua Menteri, Apa Pernah Saya Amankan Proyek?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie membantah dirinya menerima fee dalam proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Marzuki begitu menghormati posisinya sebagai Ketua DPR RI yang harus dijaga marwahnya.

Oleh karena itu, ia merasa mustahil dirinya mencoba menyimpang dari tanggungjawabnya tersebut.

"Saya tidak pernah bermain proyek terkait dengan siapapun. Baik proyek di DPR maupun di kementerian," ujar Marzuki di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Marzuki mengaku tidak mengetahui proses pembahasan proyek e-KTP selama di DPR. Ia hanya dengar-dengar bahwa pemerintah akan membuat KTP berbasis elektronik.

Setelah itu, ia tidak pernah mengikuti dalam penganggarannya maupun realisasinya.

Pengawasan terhadap Komisi II, kata dia, merupakan wewenang Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan.

(Baca: Namanya Disebut dalam Dakwaan, Marzuki Alie Laporkan Dua Terdakwa Kasus E-KTP)

"Untuk testimoni, silakan tanya semua menteri, atau temen Banggar, pernahkah Marzuki Alie selaku ketua DPR meminta alokasi anggaran, mengawal proyek, atau memperjuangkan proyek, mengamankan proyek?" kata Marzuki.

Marzuki melaporkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Bareskrim Polri.

Ia menganggap, ketiganya memberikan pemberitahuan palsu yang menyeret namanya sebagai salah satu daftar penerima fee e-KTP.

Berdasarkan dakwaan, Andi memberitahu Sugiharto bahwa dirinya akan memberikan Rp 520 miliar ke beberapa pihak, salah satunya Marzuki.

Sugiharto pun memberitahu Irman dan disetujui.

Namun, kata Marzuki, tidak disebutkan adanya peristiwa pemberian uang kepada dirinya. Oleh karena itu, ia meminta KPK dan para terlapor untuk membuktikan apakah benar ada uang yang sampai ke tangannya.

"Ini tantangan kepada Andi Narogong dan kedua terdakwa untuk membuktikan apakah ada hubungannya dengan Marzuki Alie," kata Marzuki.

Marzuki melaporkan Andi, Irman, dan Sugiharto atas dugaan melanggar Pasal 317 KUHP tentang Pengaduan Palsu dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 1.

(Baca: Marzuki Alie Disebut Terima Rp 20 Miliar dalam Kasus Korupsi E-KTP)

Dalam kasus ini, Sugiharto dan Irman didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun. Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Proyek pengadaan e-KTP dimenangkan konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).

Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Nilai proyek multiyears pengadaan e-KTP lebih dari Rp 6 triliun. Namun, hanya 51 persen anggaran yang digunakan untuk proyek e-KTP.

Sementara sisanya dibagikan untuk anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, hingga perusahaan.