Sikapi Korupsi E-KTP, ICW Minta Negara Perhatikan Pembiayaan Parpol

Kompas.com - 10/03/2017, 12:34 WIB

Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Lihat Foto

Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.(KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, masih tingginya tingkat korupsi di legislatif karena masih adanya masalah dalam pembiayaan kegiatan parpol.

Hal itu disampaikan Donal menanggapi banyaknya nama anggota DPR yang disebut menerima aliran dana korupsi E-KTP.

"Selama ini yang biayai partai konglomerat yang punya kepentingan pada partai. Negara dengan subsidi Rp 108 per kursi yang total jumlahnya Rp 13 miliar per tahun untuk semua partai itu kecil," kata Donal saat dihubungi, Jumat (10/3/2017).

"Maka kemudian mereka cari cara untuk hidupi parpol. Yang paling instan korupsi anggaran," lanjut Donal.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Karena itu, ia menyarankan agar negara turut andil dalam membenahi persoalan pembiayaan partai politik.

Sebab partai politik dalam negara demokrasi merupakan elemen penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

Salah satunya melalui peningkatan subsidi kepada partai politik sehingga mereka tidak mencari sumber dana secara liar melalui korupsi anggaran negara.

(baca: Siapa Penerima "Fee" Terbesar dari Kasus Korupsi E-KTP?)

Sebab, sering kali ketika hendak mengadakan musyawarah nasional, partai membutuhkan dana yang besar lantas mencarinya dari anggaran negara yang bisa dikorupsi.

"Jadi dengan adanya subsidi yang lebih besar dari negara mereka enggak akan dagang dan ngutip sana-sini lagi," tutur Donal.

Hanya, ia mengingatkan, peningkatan subsidi kepada partai politik harus diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran partai.

(baca: Para Pimpinan Golkar Terseret Kasus E-KTP, Yorrys Sebut Menyedihkan)

Sehingga dana yang begitu besar dari negara bisa tepat sasaran dan tidak kembali dikorupsi oleh pengurus partai.

"Selain itu perlu disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga bila ada korupsi, bisa sampai mengadili partai secara lembaga, bukan hanya kader perorangan," lanjut dia.