Kompas.com - 10/03/2017, 11:04 WIB
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (10/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKoordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (10/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai memastikan partainya akan mengawal proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Sejumlah nama petinggi partai, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto hingga beberapa anggota DPR dari Fraksi Golkar diduga terlibat dalam kasus e-KTP.

"Soal bagaimana partai, saya pikir semua partai punya aturan AD/ART tentang hak dan kewajiban anggota, kemudian sanksi-sanksi. Tapi kami serahkan ini begulir dan kami kawal itu," kata Yorrys di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (10/3/2017).

 

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Ia tak memungkiri jika nama anggota DPR dari Fraksi Golkar adalah yang paling banyak disebut pada dakwaan. Padahal, Golkar tengah melakukan konsolidasi dan membangun solidaritas baru.

"Dari pimpinan-pimpinan tertinggi sampai pimpinan-pimpinan. Ini menyedihkan," sambungnya.

Golkar merasa sorotan publik begitu hebat terhadap kasus tersebut, namun hal itu dianggap sebagai konsekuensi.

(baca: Siapa Penerima "Fee" Terbesar dari Kasus Korupsi E-KTP?)

Yorrys mengaku, pihaknya akan tetap menjadi yang terdepan untuk mendorong agar kasus tersebut diusut tuntas.

Sebab, pascareformasi Golkar memiliki komitmen bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.