Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lobi Presiden Afrika Selatan Turunkan Tarif Bea Masuk

Kompas.com - 08/03/2017, 21:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia keberatan atas kebijakan tarif bea masuk tinggi sekitar 30 persen yang diterapkan Afrika Selatan. Presiden Joko Widodo pun melobi Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma agar menurunkan tarif bea masuk.

Lobi dilakukan saat kedua pimpinan negara bertemu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

"Pada saat dua presiden bertemu, kita juga membahas mengenai upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan atau kerja sama perdagangan ini. Dan sekali lagi kita membahas mengenai masalah hambatan tarif non tarif," ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan bilateral.

Retno mengatakan, Afrika Selatan adalah mitra perdagangan Indonesia yang cukup besar. Nilai perdagangan kedua negara di tahun 2016 mencapai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 13,3 triliun.

(Baca: Presiden Jacob Zuma Undang Jokowi ke Afrika Selatan)

Capaian nilai perdagangan itu naik 13 persen dibandingkan tahun lalu dan diyakini akan terus tumbuh bila Afrika Selatan mau menurunkan tarif bea masuk.

Oleh karena itu, salah satu yang diusulkan pemerintah Indonesia adalah dengan Preferential Trade Agreement (PTA).

Dengan skema ini, kedua negara bisa saling bertukar komoditas ekspor potensial dengan besaran tarif yang disepakati antara kedua negara.

"Karena kita melihat bahwa beberapa komoditi kita mendapatkan tarif yang cukup tinggi," ujarnya.

(Baca: Indonesia dan Afrika Selatan Sepakati 3 MoU Ini)

Namun, Afrika Selatan tak langsung menyetujui permintaan Indonesia. Afrika Selatan terlebih dahulu akan berbicara dengan lima negara yang tergabung dalam Southern African Customs Union, yakni yaitu Bostwana, Lesotho, Namibia, Swaziland, dan Afrika Selatan.

Bila nantinya ada kesepakatan dan tarif bea masuk turun, maka produk yang menjadi unggulan ekspor asal Indonesia ke Afrika Selatan bisa bersaing dengan produk asal dari negara lainnya.

"Karena sekali lagi ini adalah sebuah emerging countries yang cukup besar dan produk-produk kita juga memiliki potensi yang sangat besar," ucap Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com