Pimpinan KPK Minta Publik Bersabar Tunggu Sidang Kasus E-KTP

Kompas.com - 06/03/2017, 14:11 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif meminta seluruh pihak untuk tak berspekulasi terlebih dahulu dan bersabar menunggu persidangan perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang akan digelar Kamis (9/3/2017).

Pada persidangan, akan terungkap siapa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

"Tunggu saja di persidangan. Soal tersangka baru, nanti juga kelihatan di persidangan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai turut serta, apakah sebagai saksi dan lain-lain itu akan jelas di persidangan," kata Laode saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/3/2017).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua tersangka pada kasus tersebut, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan Sugiharto dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman.

Laode menambahkan, kasus dugaan korupsi e-KTP telah bergulir sejak lama dan pimpinan KPK sepakat untuk segera menyelesaikannya. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun tersebut juga diperkirakan lebih besar jumlahnya.

"Itu menurut perhitungan sementara. Bahkan sebetulnya jauh lebih besar dari itu. Jadi dari segi jumlah uangnya banyak, terus kasusnya sudah lumayan lama," kata pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara itu.

KPK telah menerima penyerahan uang Rp 250 miliar terkait proyek e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar diserahkan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium.

(Baca juga: KPK Terima Penyerahan Uang Rp 250 Miliar dalam Kasus E-KTP)

Sejumlah anggota DPR juga menyerahkan uang yang diterimanya dalam proyek e-KTP. 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP akan terungkap dalam persidangan.

Agus Rahardjo berharap tidak berharap ada guncangan politik yang besar akibat kasus e-KTP. (Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

KPK Kembali Panggil Tersangka Kasus Korupsi di Kementerian Agama

Nasional
Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Wujudkan Kota Ramah Sepeda, Menhub Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda di Jalan

Nasional
Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Tekan Covid-19, Menko PMK Minta Tenaga Medis Utamakan Protokol Kesehatan

Nasional
Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Seorang WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas, Bagaimana Nasib 4 Orang Lainnya?

Nasional
Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Bandingkan dengan Negara Lain, Perludem: Kita Berpilkada Saat Angka Covid-19 Meroket

Nasional
Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Tanggapi Serius Penilaian soal Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X