Kompas.com - 06/03/2017, 14:11 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif meminta seluruh pihak untuk tak berspekulasi terlebih dahulu dan bersabar menunggu persidangan perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang akan digelar Kamis (9/3/2017).

Pada persidangan, akan terungkap siapa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

"Tunggu saja di persidangan. Soal tersangka baru, nanti juga kelihatan di persidangan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai turut serta, apakah sebagai saksi dan lain-lain itu akan jelas di persidangan," kata Laode saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/3/2017).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan dua tersangka pada kasus tersebut, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan Sugiharto dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman.

Laode menambahkan, kasus dugaan korupsi e-KTP telah bergulir sejak lama dan pimpinan KPK sepakat untuk segera menyelesaikannya. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun tersebut juga diperkirakan lebih besar jumlahnya.

"Itu menurut perhitungan sementara. Bahkan sebetulnya jauh lebih besar dari itu. Jadi dari segi jumlah uangnya banyak, terus kasusnya sudah lumayan lama," kata pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara itu.

KPK telah menerima penyerahan uang Rp 250 miliar terkait proyek e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar diserahkan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium.

(Baca juga: KPK Terima Penyerahan Uang Rp 250 Miliar dalam Kasus E-KTP)

Sejumlah anggota DPR juga menyerahkan uang yang diterimanya dalam proyek e-KTP. 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa sejumlah nama besar yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP akan terungkap dalam persidangan.

Agus Rahardjo berharap tidak berharap ada guncangan politik yang besar akibat kasus e-KTP. (Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Berharap Tol Trans Sumatera Bantu Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Jokowi Berharap Tol Trans Sumatera Bantu Peningkatan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Nasional
Mantan Jubir Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

Mantan Jubir Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

BrandzView
Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Nasional
Akankah KPK Tinggal Pusara?

Akankah KPK Tinggal Pusara?

Nasional
Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Nasional
Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X