Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Pastikan Situs KPU Aman dari Peretasan

Kompas.com - 17/02/2017, 18:01 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas berharap tidak ada pihak yang mencoba bertindak jahat dengan meretas server dan laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini, server dan laman tersebut masih aman dan tetap terjaga. Menurut Sigit, tak ada pihak yang mengubah sistem KPU. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Sigit di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017). 

"Nah harapan kami kepada siapapun orang di luar sana yang berniat tak baik terhadap sistem di KPU, kami berharap mereka tidak lakukan hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada ini," ujar Sigit.

Sigit juga memastikan bahwa server dan laman tersebut ditangani oleh pegawai bagian Informatika (IT) KPU.

(Baca: Jelang Pencoblosan, Situs KPU Yogyakarta Diretas)

Hal ini diungkapkan Sigit untuk membantah rumor bahwa server dikelola pihak ketiga di luar KPU.

"Enggak ada penjagaan yang libatkan pihak luar karena ada berita bahwa IT KPU digawangi oleh orang eksternal di luar KPU itu engga benar dan yang bersangkutan juga sudah klarifikasi. Anda bisa cek di sini juga enggak ada yg bersangkutan," kata Sigit.

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiansyah juga berharap tidak ada upaya pihak lain yang mencoba meretas server dan laman tersebut.

Mengantisipasi hal itu, KPU sudah menggandeng berbagai pihak untuk lebih memberikan jaminan pengamanan agar laman dan server dan situs KPU tidak bisa diretas.

"Tentu kita sudah ada dengan puslitkom UI, ada juga ahli IT," kata Ferry.

 

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui bahwa server dan laman Situng KPU sempat mati (di-shut down) tetapi itu bukan hasil upaya peretasan. Server KPU sempat dimatikan untuk menata peralatan dan jaringan.

(Baca: KPU DKI: Ada Upaya untuk Meretas Server KPU)

Di satu sisi, 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017 mengunggah dan menginput data C1 ke laman Situng.

Di sisi lain, masyarakat banyak yang mengakses laman tersebut untuk mengetahui hasil penghitungan suara.

"Terlihat ini sudah mulai berat sekali, makin lambat, sehingga kami rapikan. Jadi ada suasana di mana kami harus merapikan, itu harus mati," kata Hadar.

Kini, server dan laman Situng tersebut sudah kembali lancar dan bisa diakses.

Kompas TV Sejumlah massa melakukan unjuk rasa terkait Pilkada Kota Kendari. Massa memprotes proses pilkada yang diklaim sarat pelanggaran politik uang. Orasi perwakilan massa menyampaikan, lembaga pengawas dianggap tidak bekerja maksimal mengawasi jalannya pilkada. Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu, mengimbau agar massa menunggu hasil resmi penghitungan suara untuk menentukan hasil kemenangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com