Ketum PAN Tak Sepakat Pengajuan Hak Angket Status Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tak sepakat dengan pengajuan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, ada tahapan-tahapan yang bisa ditempuh sebelum hak angket diajukan.

"Kan ada langkah-langkahnya dulu. Raker, kalau enggak puas interelasi, baru lanjut. Proses dulu. Kalau tiba-tiba, namanya emosional saja. Patah di tengah jalan percuma juga," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

"Saya tidak sependapat kalau belum raker, belum ditanya, sudah angket," sambungnya.

(Baca: Usulan Hak Angket Status Ahok Dibawa ke Rapat Paripurna)

Meski begitu, ia mempersilakan anggota-anggota fraksi PAN yang sudah ikut menandatangani hak angket tersebut. Menurutnya, hak anget merupakan hak setiap anggota dewan dan merupakan spontanitas.

Namun, mengenai sikap resmi fraksi, kata dia, masih harus disampaikan lewat rapat Badan Musyawarah dan rapat paripurna.

"Fraksi tentu konsolidasi dengan partai gitu. Nanti di paripurna disampaikan sikap fraksi seperti apa, kan begitu," kata Ketua MPR RI itu.

(Baca: 4 Fraksi Gulirkan Hak Angket Status Ahok, Ini Komentar Mendagri)

Empat fraksi resmi mengusulkan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Pengangkatan Ahok dinilai cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun bunyi pasal tersebut adalah: