Pemerintah Akan Pakai Lahan Negara untuk Bangun Rumah bagi MBR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menggunakan lahan milik negara di perkotaan untuk membantu merealisasikan program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah itu diambil sebagai solusi atas tingginya harga lahan di kawasan perkotaan.

"Sehingga harga Rp 144 juta itu terkadang tidak masuk," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Salah satu lahan yang akan digunakan, kata dia, yaitu lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berada di kawasan perkotaan. Nantinya, lahan-lahan tersebut akan difungsikan sebagai bank tanah.

"KAI kan punya banyak tanah-tanah itu. Kan bisa dipakai untuk membuat rumah. Karena tidak mungkin di kota untuk rumah tapak, kan harus rumah susun," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan bahwa PT KAI telah mengidentifikasi di mana saja lahan yang nantinya dapat digunakan sebagai lokasi untuk pembangunannya.

Selain itu, ia menyebutkan, hal yang sama juga telah dilakukan Kementerian BUMN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kalau kota-kota yang lebih kecil, Menteri Kehutanan juga sudah identifikasi terutama lahan Perhutani. Atau BUMN yang lain, misalnya BUMN apa yang sudah tidak jalan, misalnya, perkebunan tapi dia dekat dengan kota (lokasinya)," ujarnya.

Anggaran Rp 19 Triliun

Untuk membantu penyediaan rumah bagi MBR, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 19 triliun pada tahun ini yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran tersebut meningkat dari tahun lalu yang hanya sekitar Rp 12 triliun.

Basuki menjelaskan, dari Rp 19 triliun anggaran yang digunakan, sebesar Rp 9,7 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan fisik rumah. Sementara, sisanya akan digunakan untuk subsidi bunga.

"Jadi nanti 90 persen impelementasinya ada di BTN ini," kata Basuki.