Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Pengiriman E-KTP Palsu, Kemendagri Koordinasi dengan Bea Cukai

Kompas.com - 09/02/2017, 22:40 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan terkait dugaan pengiriman KTP elektronik (e-KTP) palsu dari luar negeri.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Direktur Pendaftaran Penduduk Drajat Wisnu Setyawan telah mendatangi Dirjen Bea dan Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur sejak pukul 08.00 WIB.

"Benar terdapat pengiriman barang cetakan dari Kamboja. Barang itu dikirim melalui jasa pengiriman FEDEX melalui Bandara Soekarno Hatta," kata Zudan melalui pesan singkat, Kamis (9/2/2017).

Zudan menuturkan, sesuai prosedur pemeriksaan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, barang tersebut dipindai melalui pemindai x-ray.

Selain e-KTP, barang lain yang ada di dalam kardus itu adalah buku tabungan dan kartu ATM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun rinciannya adalah 36 lembar cetakan KTP elektronik, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu ATM.

"Karena dicurigai bahwa barang cetakan tersebut merupakan dokumen yang dipalsukan, maka barang tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut," ucap Zudan.

Informasi mengenai e-KTP palsu itu beredar di media sosial dan dikhawatirkan sebagian kalangan akan digunakan untuk melakukan kecurangan dalam pilkada serentak.

Namun, Zudan memastikan bahwa e-KTP palsu itu tidak dapat digunakan untuk memilih di tempat pemungutan suara. Sebab, ada pembaca cip kartu (card reader) yang digunakan di TPS.

Selain itu, ada sistem pengawasan berlapis di TPS untuk mencegah kecurangan.

"Ada saksi, pengawas, dan masyarakat yang saling mengenal. E-KTP dan surat keterangan hanya digunakan di satu jam terakhir, pukul 12.00-13.00 untuk pemilih yang belum terdaftar di DPT (daftar pemilh tetap)," ujar Zudan.

Dukcapil juga akan buka layanan pada hari-H penyelenggaraan pilkada untuk mengecek nomor induk kependudukan (NIK) dari TPS jika ada hal yang mencurigakan.

"Caranya, difoto KTP elektroniknya, dan kirim ke WA (pesan WhatsApp) Dukcapil setempat. Segera Dukcapil cek ke database dan hasilnya dikirim kembali ke petugas di TPS," ujar Zudan.

Kompas TV E-KTP Bisa Jadi Kunci Rumah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Tawarkan Zita Anjani sebagai Cawagub Kaesang, PAN Mengaku Sadar Diri

Nasional
Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Eks Waketum Yusril Minta Menkumham Batalkan Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com