Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Pengiriman E-KTP Palsu, Kemendagri Koordinasi dengan Bea Cukai

Kompas.com - 09/02/2017, 22:40 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan terkait dugaan pengiriman KTP elektronik (e-KTP) palsu dari luar negeri.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Direktur Pendaftaran Penduduk Drajat Wisnu Setyawan telah mendatangi Dirjen Bea dan Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur sejak pukul 08.00 WIB.

"Benar terdapat pengiriman barang cetakan dari Kamboja. Barang itu dikirim melalui jasa pengiriman FEDEX melalui Bandara Soekarno Hatta," kata Zudan melalui pesan singkat, Kamis (9/2/2017).

Zudan menuturkan, sesuai prosedur pemeriksaan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, barang tersebut dipindai melalui pemindai x-ray.

Selain e-KTP, barang lain yang ada di dalam kardus itu adalah buku tabungan dan kartu ATM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun rinciannya adalah 36 lembar cetakan KTP elektronik, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu ATM.

"Karena dicurigai bahwa barang cetakan tersebut merupakan dokumen yang dipalsukan, maka barang tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut," ucap Zudan.

Informasi mengenai e-KTP palsu itu beredar di media sosial dan dikhawatirkan sebagian kalangan akan digunakan untuk melakukan kecurangan dalam pilkada serentak.

Namun, Zudan memastikan bahwa e-KTP palsu itu tidak dapat digunakan untuk memilih di tempat pemungutan suara. Sebab, ada pembaca cip kartu (card reader) yang digunakan di TPS.

Selain itu, ada sistem pengawasan berlapis di TPS untuk mencegah kecurangan.

"Ada saksi, pengawas, dan masyarakat yang saling mengenal. E-KTP dan surat keterangan hanya digunakan di satu jam terakhir, pukul 12.00-13.00 untuk pemilih yang belum terdaftar di DPT (daftar pemilh tetap)," ujar Zudan.

Dukcapil juga akan buka layanan pada hari-H penyelenggaraan pilkada untuk mengecek nomor induk kependudukan (NIK) dari TPS jika ada hal yang mencurigakan.

"Caranya, difoto KTP elektroniknya, dan kirim ke WA (pesan WhatsApp) Dukcapil setempat. Segera Dukcapil cek ke database dan hasilnya dikirim kembali ke petugas di TPS," ujar Zudan.

Kompas TV E-KTP Bisa Jadi Kunci Rumah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com