Pemerintah Diminta Tak Bertindak seperti Zaman Orba terhadap Khatib

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menolak wacana Kementerian Agama yang hendak menerapkan sertifikasi terhadap khatib shalat Jumat.

Maman mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengulang sejarah, seperti pada zaman Orde Baru yang bertindak represif terhadap penceramah agama yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. 

"Waktu itu para dai selalu dikontrol oleh kekuasaan, disuruh lapor ke aparat dan terus diawasi bahkan dilarang berceramah oleh pemerintah. Di era reformasi seperti saat ini hal itu jangan sampai terulang lagi", kata Maman kepada Kompas.com, Rabu (8/2/2017).

(baca: Menteri Agama Wacanakan Program Sertifikasi Khatib Shalat Jumat)

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, pemerintah harusnya berada sebagai fasilitator dan mediator, bukan justru mengintervensi.

Sementara yang mentahbiskan layak tidaknya khatib dan dai sebaiknya diserahkan kepada ormas dan masyarakat setempat.

"Pemerintah sebaiknya konsen pada penguatan kapasitas para khatib dan dai dalam pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan damai di satu sisi, tapi sisi lain mempunyai jiwa dan komitmen kebangsaan yang kokoh," kata Maman.

(baca: Khotbah Jumat Diisi Caci Maki, Menteri Agama Bakal Buat Standardisasi)

Maman menyarankan, pemerintah dan ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah bisa memfasilitasi halaqoh-halaqoh penguatan kapasitas khatib dan dai, termasuk menyusun modul dan materi Islam yang ramah, damai dan toleran. 

Apabila memang ada khatib yang memang melakukan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan, maka Maman menilai masyarakat bisa melaporkannya ke kepolisian. Kepolisian pun bisa melakukan tindakan.

"Dakwah harus menguatkan aqidah dan ukhuwah bukan mengobarkan kebencian dan fitnah," ucap Maman.

Menteri Agama Lukman Hakim sebelumnya mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat.

(baca: Wapres Nilai Sertifikasi Khatib Shalat Jumat Tidak Mudah)

Wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok.

"Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Ia menambahkan, semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Lukman mengatakan, ide sertifikasi ini muncul untuk mengingatkan kembali nilai penting khotbah Jumat yang semestinya dilakukan untuk menjelaskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Menag menekankan, sertifikasi bukan dibuat karena hendak membatasi seseorang untuk berceramah kala shalat Jumat.

Ini merupakan respons dari kejengahan masyarakat saat menghadapi khotbah Jumat yang dirasa memecah belah persatuan umat Islam.