Wapres Nilai Sertifikasi Khatib Shalat Jumat Tidak Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tidak mudah untuk melaksanakan program sertifikasi bagi khatib yang akan memberikan khotbah shalat Jumat. Jumlah masjid yang cukup besar, menjadi salah satu alasannya.

“Masjid saja ada hampir satu juta. Jadi, mubalighnya bisa-bisa dua jutaan, imam macam-macam. Jadi tidak mudah mensertifikasi jumlah itu,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Berbeda dengan negara lain di mana masjid dibangun oleh pemerintah, ia mengatakan, masjid di Indonesia kebanyakan dibangun dengan cara swadaya oleh masyarakat.

(baca: Menteri Agama Wacanakan Program Sertifikasi Khatib Shalat Jumat)

Oleh karena itu, masyarakat yang mengelola serta menggerakkan seluruh kegiatan yang ada di dalam masjid tersebut.

Meski demikian, Ketua Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan, DMI telah melakukan langkah untuk menekan banyaknya khatib yang memberikan khotbah berisi ejekan kepada kelompok tertentu. Salah satunya, yaitu dengan melakukan klasifikasi.

“Jadi (misalnya) ini ahlinya bidang tafsir, ini ahlihnya bidang fiqih. Sehingga, apabila ada masjid atau masyarakat ingin mencari, sudah ketahuan ini yang sebaiknya diundang,” ujarnya.

(baca: Khotbah Jumat Diisi Caci Maki, Menteri Agama Bakal Buat Standardisasi)

Ia menambahkan, masyarakat yang dapat memberikan sanksi kepada para khatib apabila dalam khotbahnya justru menyebarkan ejekan kepada kelompok tertentu.

“Kalau ada mubaligh yang keras sebenarnya itu hanya penilaian masyarakat. Kalau dia macam-macam, ya tidak diundang oleh masyarakat,” tandasnya.

Menteri Agama Lukman Hakim sebelumnya mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat.

Wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok.

"Banyak sekali yang menyampaikan bahwa terkadang beberapa masjid, khatib (penceramah) lupa menyampaikan nasihat yang semestinya, kemudian isi khotbah malah mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok yang bertolak belakang dengan nasihat," kata Lukman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Ia menambahkan, semestinya khotbah Jumat tidak berisikan hal-hal konfrontatif. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Lukman mengatakan, ide sertifikasi ini muncul untuk mengingatkan kembali nilai penting khotbah Jumat yang semestinya dilakukan untuk menjelaskan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Menag menekankan, sertifikasi bukan dibuat karena hendak membatasi seseorang untuk berceramah kala shalat Jumat.

Ini merupakan respons dari kejengahan masyarakat saat menghadapi khotbah Jumat yang dirasa memecah belah persatuan umat Islam.