"Kami Mohon... Badai Cepat Berlalu"

Kompas.com - 27/01/2017, 07:38 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAGedung Mahkamah Konstitusi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/12/2017) menjadi pukulan telak bagi Mahkamah Konstitusi (MK).

Terlebih lagi, penangkapan terhadap Patrialis menjadi torehan buruk kali kedua bagi MK setelah penangkapan terhadap mantan Hakim MK, Akil Mochtar, pada 3 Oktober 2013 lalu. Akil ditangkap lantaran terlibat suap sembilan sengketa pilkada di MK pada 2011.

Dalam konferensi pers yang digelar di gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat 6, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017), Ketua MK Arief Hidayat mengungkapkan penyesalannya dan berharap bahwa penangkapan Patrialis menjadi "catatan merah" terakhir bagi MK.

"Saya mohon (penangkapan) ini yang terakhir karena kami juga sangat shock dan berat sekali menerima musibah ini," tutur Arief.


Arief berharap, persoalan hukum yang menjerat Patrialis dapat segera dituntaskan. Hal ini demi menjaga nama baik dan martabat MK sehingga tetap dipercaya masyarakat.

"Kami mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia dan mass media supaya badai cepat berlalu karena hujan segera berhenti, dan kami mohon restunya supaya mahkamah ini tetap menjadi mahkamah yang didambakan rakyat Indonesia," kata Arief.

(Baca: Patrialis Akbar, Hakim MK Pilihan SBY yang Sempat Jadi Polemik)

KPK, kata Arief, juga dipersilakan meminta keterangan semua hakim konstitusi meskipun tanpa didahului izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mewakili MK, Arief pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Kami semua hakim konstitusi merasa sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut terjadi di tengah MK yang sedang berikhtiar membangun sistem yang diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat kode etik konstitusi," kata dia. 

Ditangkap di pusat perbelanjaan

Dalam konferensi pers yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, terungkap bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Patrialis dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.

"Di Grand Indonesia, Jakarta, bersama seorang wanita," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Selain Patrialis, KPK mengamankan 10 orang lainnya di dua tempat berbeda, yakni di lapangan golf Rawamangun dan sebuah kantor di bilangan Sunter, Jakarta Utara.

Pada kasus ini, Patrialis diduga menerima suap senilai 20.000 dollar AS dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar dari pengusaha pengimporan daging, Basuki Harman, melalui Kamaludin.

(Baca: Patrialis Akbar, Cita-cita Benahi Hukum Berujung Bui)

Suap yang diterima Patrialis guna meloloskan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sedang diproses di MK. Adapun uji materi ini teregistrasi dengan nomor perkara 129/PUU/XII/2015.

Saat ini, uji materi sejumlah pasal dalam UU tersebut telah mencapai tahap akhir, atau hanya tinggal menunggu pembacaan putusan. Dalam penangkapan itu juga, KPK menyita sejumlah barang bukti lainnya.

"KPK mengamankan dokumen perusahaan, voucer penukaran mata uang asing, serta draf putusan perkara nomor 129," ujar Basaria.

KPK telah menetapkan empat orang, termasuk Patrialis, sebagai tersangka. Sementara itu,  tujuh orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X