Kompas.com - 26/01/2017, 13:31 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa terminologi pribumi dan non-pribumi yang kerap ditujukan pada warga keturunan Tionghoa tidak lagi sesuai dengan konsep kebangsaan saat ini.

Wiranto menilai, terminologi seperti itu justru berpotensi memecah belah persatuan dan menghambat proses integrasi.

"Saya tidak setuju dengan istilah pribumi dan non-pribumi," ujar Wiranto dalam forum diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Plaza Sinarmas, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

"Siapa pun yang berjuang untuk Indonesia, dia adalah pribumi. Istilah pribumi dan non-pribumi akan menghambat dalam merawat kebinekaan," kata dia. 

Wiranto menjelaskan, sebelum masa kemerdekaan, masyarakat Tionghoa sudah menyatu di Indonesia. Mereka juga memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan.

Dengan demikian, kesadaran untuk membela negara sudah tumbuh di kalangan masyarakat Tionghoa karena mereka lahir dan dibesarkan sebagai bangsa Indonesia.

"Kalau orang itu sadar lahir di Indonesia, sadar dan merasa memiliki negeri ini, berjuang dan membela negeri ini, maka dia pribumi," ucapnya.

Namun, Wiranto juga melihat, proses pembauran di tengah masyarakat belum berjalan dengan baik. Masyarakat masih terbelah dalam kelompok mayoritas dan minoritas.

"Ada kesadaran di antara kita bahwa minoritas dan mayoritas tidak boleh terbelah. Minoritas harus ikut membaur dan ada kesatuan dengan mayoritas. Kelompok mayoritas pun harus membaur dengan minoritas sehingga mayoritas-minoritas tidak ada lagi dalam konteks kebangsaan," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PSMTI David Herman Jaya berharap, perayaan Imlek pada 28 Januari 2016 mendatang bisa menjadi momentum bagi warga keturunan Tionghoa untuk menegaskan identitas kebangsaannya.

Di tengah maraknya isu SARA belakangan ini, dia meminta warga keturunan tidak bersikap eksklusif dan mau membaur dengan seluruh kelompok masyarakat.

Bagi David, NKRI merupakan satu konsep yang harus dipegang oleh masyarakat yang beragam. Dengan begitu, isu SARA bisa diredam.

"NKRI harga mati untuk Tionghoa Indonesia. Sebab, kebinekaan itu sudah dibentuk sejak zaman Majapahit," ujar dia.

Kompas TV Cara Unik Sambut Tahun Ayam API 2017
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

Nasional
Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Ratu Kalinyamat Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Belasungkawa Bharada E untuk Ayah, Ibu, dan Adik Brigadir J dalam Secarik Surat Tulisan Tangan

Nasional
Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Keterwakilan Perempuan Rendah di Provinsi, Bawaslu Klaim Tak Bisa Intervensi Timsel

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

KPK Limpahkan Berkas Oon Nusihono ke PN Yogyakarta

Nasional
Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Mendes: BLT Desa Rp 300.000 Tetap Ada Tahun Depan, tetapi untuk Warga Miskin Ekstrem

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Buron Kejagung Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Luhut Ingin TNI Duduki Jabatan Sipil, Anggota DPR: Ini Bukan Bagi-bagi Jabatan

Nasional
Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Polri Dalami Dugaan “Obstruction of Justice” 31 Polisi yang Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.