Ombudsman: Kebijakan Bebas Visa Dimanfaatkan untuk Rekrut TKA Ilegal

Kompas.com - 19/01/2017, 22:49 WIB
Menaker Hanif Dhakiri saat sidak tenaga kerja asal China di Bogor, Rabu (28/12/2016). KemenakerMenaker Hanif Dhakiri saat sidak tenaga kerja asal China di Bogor, Rabu (28/12/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Laode Ida menduga ada pihak perusahaan yang sengaja memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. Mereka memanfaatkan visa kunjunga itu untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

"Saya duga seperti itu. Yang sekarang ini umumnya terkonsentrasi pada PMA (Penanaman Modal Asing) khususnya China dengan proteksi oknum," kata Laode di kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Selain itu, Laode menyebutkan kebijakan bebas visa juga dimanfaatkan TKA ilegal untuk mencari pekerjaan di Indonesia.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan telah membebaskan visa bagi turis asing di 169 negara yang hendak berkunjung ke Indonesia. Bebas visa kunjungan berlaku selama 30 hari.

(Baca:  Menko Polhukam Bantah Ada Upaya Sistematis Datangkan TKA China)

"Nah itu yang betul-betul dimanfaatkan oleh pihak pengusaha untuk menjadikan mereka sebagai tenaga kerja umumnya di perusahaan mereka," ujar Laode.

Menurut dia, pemerintah lemah dalam mengurusi administrasi kependudukan. Saat WNA berkeliaran, jarang sekali dipersoalkan.

"Indonesia sekarang ini betul-betul ingin sekali melihat negara ini kebanjiran investor sehingga ini yang dimanfaatkan oleh para investor untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan upah rendah," ucap Laode.

TKA ilegal sempat menjadi perbincangan dimasyarakat. Apalagi, dengan adanya isu "serbuan" 10.000 TKA ilegal asal China. Presiden Joko Widodo telah membantah isu itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Nasional
Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X