Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Bantah Ada Upaya Sistematis Datangkan TKA China

Kompas.com - 06/01/2017, 17:37 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah ada upaya sistematis dan terstruktur mengenai kedatangan tenaga kerja asal China.

Hal itu diungkapkan Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri mengenai TKA di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).

"Jadi hari ini kami khusus membincangkan isu tentang tenaga kerja asing yang datang dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok atau China). Setelah saya kumpulkan para menteri maka saya pastikan ketakutan akan adanya satu upaya sistematis dan terencana mengenai datangnya tenaga kerja asing dari China itu tidak benar," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, berdasarkan laporan yang dia terima, jumlah tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya tidak mencapai angka jutaan.

Di sisi lain dia juga mengakui ada tenaga kerja asing yang masuk dengan dalih sebagai wisatawan kemudian bekerja di Indonesia.

Namun, mantan Panglima ABRI itu memastikan jumlahnya tidak banyak dan sebagian besar sudah ditangkap oleh pihak keimigrasian.

"Jumlahnya belum seperti yang diperbincangkan, sampai puluhan juta," kata dia.

Untuk mengantisipasi maraknya tenaga kerja asing ilegal, kata Wiranto, pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh orang asing yang masuk ke Indonesia.

(Baca juga: Respons Pemerintah Tanggapi Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China...)

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dakhiri. Ditemui secara terpisah Hanif mengatakan, jumlah TKA asal China maupun TKA ilegal yang ada di Indonesia jumlahnya sangat kecil, tidak mencapai jutaan.

"Saya sudah bilang, TKA ada, TKA China ada, TKA ilegal ada, tapi dari segi jumlah masih sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan apa, ya dengan TKA di negara lain atau TKI kita di negara lain," ujarnya.

Hanif menjelaskan, total tenaga kerja asing di Indonesia adalah 74.000 orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja asal China sebesar 21.000 orang. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding tenaga kerja dari negara lainnya.

(Baca juga: Menteri Hanif: Tenaga Kerja Asal China Capai Jutaan, Itu Fitnah)

Menurut Hanif, hingga saat ini jumlah tenaga kerja asing bermasalah yang tengah ditangani mencapai 800 orang.

Selain Hanif, dalam rapat tersebut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Kapolri Syafruddin, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong.

Kompas TV Isu 10 Juta Tenaga Kerja Tiongkok Bohong!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com