Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Berharap Ada Peningkatan Koordinasi MUI dengan Pemerintah

Kompas.com - 18/01/2017, 16:56 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa menjadi mitra pemerintah dalam menghadapi segala bentuk ancaman nasional.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menghadiri Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI dengan tema "Kerja Sama Ulama-Umara untuk Kemajuan Bangsa" di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

"Kehadiran MUI harus menjadi partner strategis pemerintah, menghindarkan masyarakat dari hal negatif. Maka memang perlu ada (peningkatan) koordinasi membuat negara ini aman," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat ini ada perubahan ancaman yang dihadapi Indonesia. Ancaman tidak lagi berupa invansi militer dari negara lain yang bersifat konservatif.

Kemajuan teknologi dan globalisasi mengakibatkan ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan efek negatif seperti radikalisme dan terorisme.

"Setiap orang bisa akses informasi dengan cepat. Efek negatifnya sekarang berita palsu, hasutan, manipulasi dan ujaran kebencian juga cepat beredar," ucapnya.

Selain itu, Wiranto juga memastikan pemerintah akan bersifat terbuka terhadap segala kritik dan aspirasi dari masyarakat.

"Saya jamin pemerintah terbuka. Maka tidak boleh ada saling menyalahkan. Jika ada masalah harus dicari solusinya," kata Wiranto.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin memandang perlu adanya peningkatan komunikasi antara MUI dengan pemerintah.

Mengingat saat ini terjadi pertentangan antar-kelompok masyarakat dan posisi umat Islam yang tidak diuntungkan.

Menurut Din selama ini komunikasi yang berjalan hanya terjadi pada tingkatan antar-individu saja, sedangkan pada tingkat kelembagaan belum maksimal.

"Kami memandang perlu dan penting untuk berdialog, saling komunikasi dari hati ke hati untuk menjernihkan persoalan dan mencari solusi. Memang ada pertentangan antar-kelompok akhir-akhir ini dan umat Islam dalam posisi yang tertuduh," ujarnya.

Kompas TV Soal Fatwa MUI, Pemerintah Minta Semua Bijak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com