2017, Pemerintah Targetkan 3 Juta Warga Miskin Terakses E-Warung

JAKARTA, KOMPAS.com -Program Warung Elektronik (e-warung) sebagai bentuk bantuan sosial non-tunai kini mulai merambah 45 kota dan tiga kabupaten. Program dari Kementerian Sosial itu ditargetkan mampu menjangkau 3 juta penerima pada tahun 2017 ini.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan fokus kementeriannya tahun ini adalah menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penyaluran bansos non-tunai ini diharapkan bisa tepat guna dan tidak salah sasaran.

Seluruh penerima bantuan e-warung adalah peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tahun 2016 akhir, kita sudah sampai kepada 1,2 juta penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang menerima bansos secara non-tunai. Di tahun 2017 ini akan kita maksimalkan menjadi 3 juta penerima,” ujar Khofifah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2017).

Untuk bantuan pangan, lanjut Khofifah, Kemensos juga mengonversi bantuan subsidi beras sejahtera (rastra) untuk 1,4 juta penerima rastra, menjadi bantuan pangan non-tunai yang bisa didapatkan melalui e-warung.

Pemilik dan pengelola warung elektronik ini bertindak sebagai penyalur resmi bantuan pemerintah dan sudah berbadan hukum. Warung yang mereka miliki menjual bahan pangan yang diperlukan. Masyarakat hanya perlu memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk dapat mengakses layanan tersebut.

“Insya Allah secara bertahap berbagai bansos akan diintegrasikan dalam kartu yang sama,” jelas Khofifah.

Apa itu e-warung?

Semenjak diluncurkan Kemensos pada tahun 2016, sudah ada 7.733 e-warung yang berdiri di 45 kota dan tiga kabupaten. Jumlah itu meleset sedikit dari target persebaran yang ditetapkan pemerintah yakni 45 kota dan enam kabupaten.

Di dalam program e-warung, masyarakat peserta PKH akan mendapatkan top up dana sebesar Rp 110.000 pada kartu KKS setiap bulannya. Saldo itu bisa dibelanjakan di e-warung tempatnya terdaftar.

Dengan mekanisme tersebut, bantuan dari pemerintah tidak lagi disalurkan ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa bantuan bahan pokok. Untuk saat ini, baru beras dan gula yang dapat dibeli masyarakat melalui e-warung.

Meski demikian, masyarakat penerima bantuan memiliki keleluasaan untuk menggunakan bantuan tersebut dan mengonversikan nilai bantuan yang didapatkannya menjadi beras kualitas medium, premium, ataupun beras dengan kualitas super. Semakin tinggi kualitas berasnya, semakin besar nominal yang harus dikonversikan.

Ke depannya, pemerintah juga akan menyediakan komoditas lainnya yang dianggap perlu seperti telur, minyak goreng, tepung.

Dengan semaki bertambahnya e-warung di berbagai daerah di Indonesia, Kemensos pun menetapkan target tinggi pada tahun 2018.

“Kalau tahun depan insya Allah menurut RKP Bappenas itu akan menarget 10 juta. kalau 10 juta penerima manfaat, itu akan masuk 98 kota dan 200 kabupaten di tahun 2018,” papar Khofifah.

Bagus asal tepat sasaran

Peneliti senior Central of Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro mengungkapkan  e-warung ini bisa menjadi mekanisme yang tepat karena bantuan sosial bisa langsung ke target yang dituju. Selain penggunaannya bisa terarah kepada barang konsumsi yang dibutuhkan, akuntabilitasnya juga menjadi terjaga.

Tidak hanya itu, dalam wawancara melalui pesan singkat dengan Kompas.com, Umar menambahkan bahwa bantuan melalui e-warung ini bisa mengatasi kemiskinan karena masyarakat miskin langsung mendapatkan bantuan.

Namun, pemerintah harus memastikan validitas data warga miskin yang menjadi target program. Jika basis datanya tidak akurat, maka program pun menjadi tidak tepat sasaran.

Sementara soal dampak dari pelaksanaan e-warung ini, Umar meyakini pendapatan golongan miskin meningkat karena kebutuhan pangan mereka dibantu. Hanya yang juga harus dilihat adalah keberlanjutannya.

“Apakah golongan miskin menjadi terlalu bergantung pada bantuan langsung, ataukah mereka mendapt sumber pendapatan dari pekerjaannya,” tutup Umar. (YODSA RIENALDO)