Kompas.com - 13/01/2017, 15:50 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla Kompas.com / Dani PrabowoWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih dibutuhkan untuk pemilu presiden selanjutnya.

“Ini untuk lebih pada praktisnya kepada sistem pemilu kita, dan esensi bahwa calonnya ada dukungan yang riil pada awalnya,” kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Hal itu disampaikan Wapres menyikapi wacana penghapusan angka ambang batas pencalonan presiden. Harapannya, semua parpol bisa mengusung capres-cawapres dalam Pilpres 2019.

Kalla mengatakan, tanpa adanya ambang batas pencalonan presiden, pemilu serentak lebih sulit dilaksanakan.

Ia menilai, keinginan tersebut lebih berasal dari partai politik yang perolehan suaranya tidak besar. Sehingga, mereka mendapatkan kesempatan untuk tetap mengajukan capres.

“Tentu partai-partai yang kemungkinan suaranya tidak besar tentu ingin itu (PT nol persen),” ujarnya.

Meski demikian, Wapres menyerahkan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu sepenuhnya ke DPR.

Seperti dikutip Kompas, syarat pencalonan presiden dan wakil presiden ditengarai menjadi isu yang sangat alot.

Pada Pemilu 2014, presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol dan gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu Legislatif 2014.

Namun, ketentuan itu tidak bisa lagi dipakai pada Pemilu 2019. Sebab, MK pada Januari 2014 sudah menyatakan, pemilihan presiden dan pemilu anggota legislatif akan digelar serentak pada 2019.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.