PKS Tak Setuju jika Semua Partai Bisa Usung Capres

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku tidak setuju jika ambang batas parlemen (presidential threshold) diberlakukan nol persen. PKS pun membandingkannya dengan pemilihan kepala daerah.

"Memang ada wacana seperti itu. Tetapi, kami, PKS, menghendaki adanya presidential threshold," ujar Sohibul di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Sohibul mengatakan, pemilihan kepala daerah saja sistem ambang batas diberlakukan. Ambang batas itu diberlakukan dengan tujuan menyaring kader yang layak maju menjadi pemimpin.

Dengan demikian, tak ada alasan untuk menghilangkan ambang batas untuk pengajuan calon presiden.

"Nanti berapa jadinya (ambang batas), itu merupakan hasil dari dinamika politik nanti," kata Sohibul.

(Baca: Polemik RUU Pemilu dan Pragmatisme Partai Politik)

Hingga saat ini, PKS mengaku belum membahas siapa calon presiden yang akan diusung. Menurut Sohibul, yang terpenting sekarang adalah membangun dulu konsolidasi yang kuat agar siap menghadapi pilkada 2017 serta pileg dan pilpres pada 2019.

"Itu harus rapat majelis syuro. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas dalam waktu dekat," kata dia.

Angka presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 0 persen diusulkan oleh Partai Gerindra dalam daftar inventarisasi masalah (DIM).

(Baca: Ini Lima Opsi Ambang Batas Parlemen Pemilu 2019)

Dengan begitu, Gerindra menghendaki semua partai politik, termasuk partai politik baru, bisa ikut mengusung calon presiden. Alasannya ialah agar partai-partai baru punya kesempatan ikut konstelasi politik itu.

Presidential threshold menjadi salah satu poin yang akan dibahas oleh Pansus RUU Pemilu. Jika presidential threshold 0 persen, partai politik mana pun berhak mengajukan calon presiden.

Adapun dari draf RUU Pemilu yang disusun pemerintah, angka presidential threshold yang diajukan 20 hingga 25 persen.