Rachmawati Soekarnoputri Duga Ada yang Sengaja Rancang Kasus Makar

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, menduga kasus yang menjerat dirinya dan tujuh orang lain atas dugaan makar telah dirancang oleh pihak tertentu. Hal itu disampaikan Rachmawati saat bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (10/1/2017).

Selain Rachmawati, hadir pula Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Ernalia Sri Bintang, Hatta Taliwang, dan beberapa anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Dalam kesempatan itu, pihak DPR yang menyambut audiensi adalah Wakil Ketua Fadli Zon serta anggota Komisi III, Wenny Warouw dan Supratman Andi Agtas.

Rachmawati bercerita, dugaan itu muncul kali pertama dalam aksi damai pada Jumat (4/11/2016) lalu. Saat itu, setelah pukul 20.00 WIB, kerusuhan terjadi.

(Baca: Polisi Sebut Tersangka Dugaan Makar Gelar Pertemuan Lebih dari 10 Kali)

"Saya punya intuisi ini by design. Seolah-olah ada stigmanisasi karena sebelumnya ada yang menyebut gerakan ini ditunggangi aksi-aksi radikalisme. Tetapi, saya tolak pendapat dari beberapa orang," kata Rachmawati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Jelang dini hari, Presiden Jokowi memberikan keterangan resmi dari Istana negara bahwa kerusuhan yang terjadi setalah aksi damai ditunggangi oleh aktor politik.

Menurut Rachmawati, terdapat upaya untuk menyudutkan aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Beberapa pihak menyebutkan massa yang tergabung saat aksi 4/11 itu merupakan aksi bayaran.

Rachmawati menuturkan, saat pertemuan pada Minggu (20/12/2016) di kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, dia melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh nasional dengan dua tema pembicaraan. Pertama, aksi solidaritas bela Islam dan bela negara dalam upaya mengembalikan UUD 1945 yang asli.

(Baca: Curhat ke Pimpinan DPR soal Kasus Makar, Rachmawati Menangis)

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mehendra, sebelumnya menduga penangkapan Rachmawati dan sejumlah pihak terkait dengan pertemuan di kampus UBK itu. Hal itu disampaikan Yusril pada Jumat (2/12/2016) di Mako Brimob.

"Jauh-jauh hari sudah katakan agar UUD 1945 yang asli bisa kembali lagi. Saya menolak adanya amandemen UUD ke-5, ini bukan barang baru, tahun lalu sudah kami sampaikan. Kami beritakan untuk kembali ke UUD yang asli. Jadi ini dipelintir," ujar Rachmawati.

Kemudian, pada Kamis (1/12/2016), jumpa pers digelar di Hotel Sari Pan Pasific. Saat itu, Rachmawati menyampaikan akan melakukan aksi damai dan memberikan petisi ke Ketua MPR.

(Baca: Dari Balik Jeruji, Sri Bintang Bantah Terlibat Upaya Makar)

Sebelum penyampaian petisi ke MPR pada 2 Desember 2016 terjadi, Rachmawati mengaku telah memberikan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Dipekirakan, sekitar 20.000 orang akan berjalan keluar Gedung MPR.

Selain kepada Polda Metro, Rachmawati juga mengaku telah berkomunikasi perihal kedatangannya kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan melalui telepon. Jika tidak memungkinkan, Zulkifli akan digantikan oleh Hidayat Nurwahid.

"Beliau (Zulkifli) mengatakan akan mengusahakan. Karena beliau hadir di Monas ada zikir. Jadi, tidak ada persinggungan yang dituduhkan kepada kami melakukan makar atau pemufakatan jahat itu," ujar Rachmawati.