Ketua Komisi III DPR Minta Sanksi Pungli Harus Timbulkan Efek Jera

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyoroti kinerja pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar, terutama melalui Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.

Bambang berharap, pada 2017 mendatang kerja memberantas pungli tidak terhenti namun terus berkesinambungan. Sebab, pemberantasan pungli tak bisa hanya dilakukan dalam waktu singkat.

Masyarakat, kata Bambang, nantinya harus bisa merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dari kerja tersebut.

"Praktik pungli nyaris sudah menjadi kebiasaan tak tertulis. Karena itu, tidak realistis jika diasumsikan pungli bisa diberantas dalam waktu singkat," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (30/12/2016).

Selain membutuhkan kerja yang lama dan berkesinambungan, kerja pemberantasan pungli juga dinilai tak akan efektif jika hanya sekadar menindak pelakunya secara ala kadarnya.

Bambang menegaskan, harus ada upaya menumbuhkan efek jera pada setiap orang yang tertangkap melakukan pungli.

"Pelaku pungli yang terbukti harus diganjar dengan sanksi keras. Sebab, hasil maksimal dari pemberantasan pungli ditentukan oleh efek jera," ucap politisi Partai Golkar itu.

Namun, pemerintah juga perlu melakukan kajian terkait sanksi terhadap pelaku pungli. Sebab, jika sanksi yang diberikan relatif ringan, belum tentu pungli akan sulit dihilangkan.

Kajian perlu dilakukan agar kinerja pemberantasan pungli oleh pemerintah tak sia-sia.

"Keberhasilan mereduksi praktik pungli akan menampilkan wajah birokrasi Indonesia yang ramah dan produktif. Pada gilirannya, investor asing dan lokal akan merasa nyaman dan berani merealisasikan investasi," kata Bambang.