Mendikbud Diminta Hati-hati dalam Sampaikan Gagasan

Kompas.com - 20/12/2016, 18:00 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy diminta berhati-hati dalam menyampaikan gagasan yang akan dilontarkan ke publik.

Selama ini, Muhadjir dianggap kerap melontarkan gagasan yang menimbulkan pro dan kontra di publik.

Salah satunya terkait dengan usulan moratorium Ujian Nasional yang batal dilaksanakan. Presiden Joko Widodo memutuskan UN tetap dilaksanakan.

"Kami (Komisi X) juga mengkritisi Mendikbud agar berhati-hati dalam menyampaikan gagasan agar tidak memunculkan pro dan kontra," ujar anggota Komisi X Dadang Rusdiana melalui pesan singkat, Selasa (20/12/2016).


Mendikbud, kata dia, seharusnya mematangkan dulu konsep setiap kebijakan yang akan diberlakukan di tingkat pemerintah baru kemudian meleparkannya ke publik untuk meminta tanggapan.

Kemudian, baru diputuskan bersama dengan Komisi X sebagai mitra kerja.

"Sekarang kan terbukti, pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wapres belum menyetujui usulan moratorium UN tersebut," tutur Sekretaris Fraksi Partai Hanura itu.

Dadang menambahkan, pihaknya telah meminta Muhadjir untuk melakukan kajian mendalam jika UN ditiadakan. Hal itu perlu dilakukan agar persoalan kualitas dan kepentingan pendidikan tetap bisa berjalan.

Model UN dinilai perlu diperbaiki jika ingin terus dilanjutkan. Sehingga, UN dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat evaluasi anak didik serta mencerminkan tingkat ketercapaian pembelajaran anak didik.

"Model soal seperti sekarang kan belum sepenuhnya bisa menggali kognitif, afektif dan psikomotorik anak. Jadi, model soal UN juga harus diperbaiki kalau ingin terus dilanjutkan," tuturnya.

Sementara itu, pada rapat kerja Mendikbud bersama Komisi X beberapa waktu lalu, Muhadjir sempat menjelaskan bahwa gagasan terkait rencana perubahan kebijakan selalu dilontarkan terlebih dahulu ke publik untuk mendapatkan umpan balik (feedback).

Menurut dia, sebagai menteri ia memiliki mandat untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui media. Melemparkan gagasan ke publik, kata dia, adalah bagian dari proses.

"Kalau menurut saya, itu bagian dari proses, agregasi opini, mendapat feedback dari publik kira-kira kebijakan itu gimana," tutur Muhadjir.

"Kalau dianggap bukan dari proses, enggak masalah. Artinya jangan disalahkan kalau saya tiba-tiba mengeluarkan gagasan," kata dia.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan tetap menggelar ujian nasional (UN). Selain itu, Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) juga tetap dilakukan bersamaan dengan UN.

(Baca: Pemerintah Putuskan UN Tetap Berjalan)

 

Untuk UN, Wapres mengatakan, akan dilaksanakan dengan mengujikan empat mata pelajaran yang selama ini telah diujikan. Sedangkan untuk USBN, mata pelajaran yang diujikan akan diberi batasan-batasan yang bersifat nasional.

(Baca juga: Ini Pertimbangan Pemerintah Tetap Berlakukan UN)



EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X