Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Tak Salah, Fahri Hamzah Enggan Minta Maaf kepada PKS

Kompas.com - 16/12/2016, 08:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah enggan meminta maaf kepada pihak-pihak di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseteru dengannya.

Pernyataan itu menyusul pernyataan anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring, yang mengatakan permasalahan PKS dan Fahri bisa selesai jika Fahri mau meminta maaf. Ia mempertanyakan pernyataan Tifatul tersebut.

"Minta maafnya apa? Materinya apa? Jadi kita dipecat terus minta maaf, begitu?" kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (145/12/2016).

(Baca: Fahri Hamzah Berharap Pimpinan PKS Bijak dan Terima Kekalahan)

Fahri merasa dirinya tak melanggar apa pun, termasuk langkah yang diambilnya untuk membela Ketua DPR Setya Novanto yang sempat terseret kasus "Papa Minta Saham".

Menurut Fahri, permintaan maaf justru seharusnya ditujukan kepada dirinya. Sebab, Novanto yang sempat lengser dari jabatannya kini kembali menjabat Ketua DPR.

Pasalnya, hal yang dituduhkan kepadanya tak terbukti. "Setya Novanto jadi Ketua DPR lagi, enggak salah dia. Justru harusnya saya diapresiasi dong. Ternyata Fahri ini benar, enggak salah pandangannya," tutur ya.

"Harusnya ada permintaan maaf atas tuduhan saya. Kan saya enggak berubah. Saya pernah bahas kok di fraksi, semua terima, enggak ada bantahan. Jadi, orang enggak salah terus minta maaf?" sambung Fahri.

Sebelumnya, Tifatul Sembiring mengatakan, pemecatan Fahri Hamzah di internal partai sudah final.

Hal itu diungkapkannya menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang memenangkan sebagian gugatan Fahri terhadap PKS.

Jika ingin kembali menjadi kader PKS, lanjut Tifatul, ada prosedur yang ditempuh. Salah satunya, Fahri harus kembali mendaftarkan diri.

(Baca: Tifatul Bantah Ada Larangan Kader PKS Komunikasi dengan Fahri Hamzah)

"Prosedurnya panjang. Tidak bisa saya sebutkan di sini. Dia daftar sebagai anggota kembali, minta maaf, bikin surat pernyataan, dan sebagainya," ujar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Saat ditanyakan apakah PKS sudah menutup pintu maaf bagi Fahri, Tifatul menjawab selama ini tak pernah ada permintaan maaf dari Fahri. "Dia enggak minta maaf, malah menuntut PKS, kan? Kalau minta maaf kan selesai," kata Tifatul.

Kompas TV Gugatan Fahri ke PKS Dikabulkan Pengadilan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com