Indonesia Hati-hati Sikapi Isu Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusian, Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar mengatakan, Pemerintah Indonesia berhati-hati dalam menyikapi persoalan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

"Pemerintah menyikapi isu Rohingya ini secara hati-hati," ujar Dicky dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Dicky mengatakan, kehati-hatian pemerintah karena ingin melihat isu tersebut secara lebih komprehensif sebagai permasalahan internal Myanmar.

(Baca: Ini yang Dibahas Menlu Retno-Aung San Suu Kyi soal Krisis Rohingya)

Dicky menuturkan, Myanmar saat ini sedang dalam proses perubahan. Dalam proses itu, lanjut dia, tidak boleh ada intervensi dari negara mana pun.

"Kita melihatnya secara lebih besar, lebih strategis. Karena Myanmar ini di tengah proses perubahan. Kepentingan kita Indonesia melihat proses ini berlangsung terus, jangan sampai terganggu," kata Dicky.

Pemerintah Indonesia, tambah Dicky, akan lebih berfokus mendorong Myanmar untuk memiliki kebijakan yang lebih inklusif. Termasuk, kepada kelompok etnis minoritas di kawasan tersebut.

"Kita lebih pada mendorong Myanmar sendiri memiliki kebijakan yang lebih inklusif. Juga termasuk teman-teman di Rohingya," ucap Dicky.

Pemerintah sebelumnya telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk bertemu State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Pertemuan itu dilangsungkan di Naypidaw, Myanmar, pekan lalu.

(Baca: Pemerintah Myanmar Diminta Selesaikan Kasus Rohingya Secara Adil)

Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, Menlu Retno menekankan pentingnya mewujudkan pembangunan inklusif di kawasan Rakhine State.

Indonesia berharap, Pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada kelompok etnis minoritas di kawasan tersebut.