Ini yang Dibahas Menlu Retno-Aung San Suu Kyi soal Krisis Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan pentingnya mewujudkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, Myanmar, guna mewujudkan pembangunan inklusif di wilayah tersebut.

Retno juga berharap agar Pemerintah Myanmar menghormati serta memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada kelompok minoritas di Rakhine State, termasuk warga Rohingya.

Hal itu disampaikan Menlu saat bertemu State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar, Selasa (6/12/2016) malam.

Myanmar sendiri sependapat atas pesan yang disampaikan Retno.

"Masalah inklusifitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci penyelesaian situasi di Rakhine," kata Retno dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12/2016).

Selain itu, Retno berharap, agar Pemerintah Myanmar dapat membantu membuka akses bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke wilayah tersebut.

(Baca juga: Bahas Krisis Rohingya, Menlu Retno Akan Bertemu Aung San Suu Kyi)

State Counsellor Suu Kyi juga mengapresiasi atas dukungan bantuan pembangunan yang diberikan Indonesia, termasuk bantuan kemanusiaan yang diberikan pasca-kejadian 9 Oktober lalu.

"Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memungkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine State," ucap Retno.

Untuk diketahui, Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine. Pembangunan ini telah selesai dilakukan.

Saat ini, Indonesia telah membantu pembangunan 6 sekolah di Rakhine State. Retno menegaskan, Indonesia siap melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Rakhine State.

Dalam hal ini, Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan diatas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rakhine State.