Ali Imron Nilai UU Antiterorisme Masih Lemah, Ini Alasannya

Kompas.com - 07/12/2016, 08:04 WIB
Suasana pengamanan di rumah terduga teroris di Jl Swadaya Satu PT Her satu Balikpapan Selatan, Jumat (15/1/2016). Tribun Kaltim/Ahmad SidikSuasana pengamanan di rumah terduga teroris di Jl Swadaya Satu PT Her satu Balikpapan Selatan, Jumat (15/1/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan narapidana kasus terorisme, Ali Imron, menilai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu diperkuat.

Aturan penetapan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu dinilai Ali masih lemah.

Menurut dia, UU Antiterorisme yang ada saat ini belum mengatur delik hukum terkait ceramah yang berpotensi mengarah kepada ajaran terorisme.

"Kami enak saja dulu ketika berceramah sesuatu, bahwa orang ini kafir, ini thogut (sesuatu yang ditaati selain Allah), halal darahnya untuk dibunuh. Ayo perangi," kata Ali di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Lemahnya hukum yang ada, kata dia, menjadi celah bagi para pelaku teror untuk menanamkan paham yang mereka yakini kepada masyarakat.

Hal itu, ungkap mantan anggota Jamaah Islamiyah itu, marak terjadi pasca-reformasi.

"Kalau sebelum reformasi masih takut-takutan. Oleh karena itu pentingnya hukum," ujarnya.

Ali menegaskan, segala bentuk aksi teror yang dilakukan para teroris di Indonesia harus dihentikan.

"Karena harus dihentikan maka saya harus berhubungan dengan semua pihak termasuk pembuat UU nanti. Karena apa? Seteroris apapun atau sekuat apapun orang itu pasti takut dengan hukum," tutur dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X