Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Saat Jokowi "Ngotot" Shalat Jumat Bersama Massa pada Aksi 212...

Kompas.com - 06/12/2016, 07:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Momen Presiden Joko Widodo shalat Jumat bersama massa aksi doa bersama pada Jumat (2/12/2016) lalu belum habis diperbincangkan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mempunyai cerita di balik momen yang dikenal dengan sebutan aksi 212 itu.

Pada acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam, ia menceritakan kembali momen mengejutkan tersebut.

"Sebenarnya ada beberapa saran dari pembantu Presiden untuk tidak hadir, sekali lagi karena faktor keamanan," ujar Johan kepada pembawa acara Budiman Tanuredjo.

Namun, Jokowi berkeras hati tetap ingin melaksanakan shalat Jumat bersama jutaan orang.

"Presiden meyakinkan dirinya sendiri bahwa, 'Saya harus hadir di rakyat saya. Saya harus mendekatkan diri dengan rakyat saya, apa pun risikonya'," tutur Johan.

Bahkan, saat detik-detik Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla hendak jalan kaki ke Silang Monas, para pembantunya kembali mengingatkannya untuk tidak ke sana.

Selain faktor keamanan, faktor hujan yang deras juga menjadi alasan.

"Tapi apa jawaban Presiden? Saya dengar sendiri itu, 'Masa kita takut sama hujan'. Kemudian beliau langsung ke sana (Monas)," ujar Johan.

(Baca: Hujan Deras, Jokowi Sempat Diminta Urungkan Niat Shalat Jumat di Monas)

Sikap "keras kepala" Jokowi juga terlihat seusai shalat, yakni ketika berpidato di panggung. Johan mengatakan, pada awalnya tidak ada skenario demikian. Hal itu terbukti dari tidak adanya tangga di panggung itu.

"Artinya, memang tidak ada skenario Presiden hadir di situ. Tapi Presiden memang membuat kejutan, setelah selesai (shalat) dia naik ke panggung, tanpa protokoler," ujar Johan.

Meski demikian, Johan mengapresiasi pelaksanaan shalat Jumat bersama yang berlangsung khidmat dan damai tersebut.

Tidak hanya pada aksi 212, lanjut Johan, pada aksi 4 November 2016, Jokowi juga pada dasarnya ingin hadir menemui pengunjuk rasa.

Namun, dalam aksi 4 November yang berujung pada kerusuhan setelah unjuk rasa berakhir itu, Presiden disarankan tak menemui pengunjuk rasa atas alasan keamanan.

(Baca: Jokowi Ingin Shalat Jumat di Istiqlal pada 4 November, tetapi Dilarang)

Namun, Johan mengatakan bahwa ketidakhadiran Jokowi pada aksi 411 membuat masyarakat kecewa sehingga Jokowi merasa perlu untuk menemuinya pada aksi 212.

"Setelah peristiwa 411, Presiden memahami bahwa tuntutan itu tak ada kaitan sama sekali dengan soal politik, soal pilkada. Tapi ada silent majority yang merasa tersakiti hatinya oleh statement yang dianggap menistakan agama," ujar Johan.

"Karena itu, Presiden perlu hadir dan Presiden yakin betul bahwa di tengah-tengah rakyat merasa aman dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Maka itu memutuskan hadir pada Jumat 212 itu," kata dia.

(Baca juga: Langkah Jokowi-JK yang Tak Surut karena Hujan)

Kompas TV Jokowi: Terimakasih atas Doa & Zikir untuk Bangsa

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com