Kompas.com - 03/12/2016, 13:17 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOWakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, menilai penangkapan sepuluh aktivis sebelum pelaksanaan aksi doa bersama, Jumat (2/12/2016) kemarin, atas tuduhan upaya makar adalah suatu hal berlebihan.

Menurut Ferry, Presiden Joko Widodo telah "termakan" isu makar yang disampaikan aparat keamanan.

"Makar ini istilah yang dimunculkan oleh aparat menjelang 4 November kemarin," ujar Ferry, dalam diskusi Polemik bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

"Nah, tanggal 4 itu ketika ada rencana mengepung DPR, itu ada kekhawatiran bahwa massa mampu memaksa DPR/MPR untuk menggelar sidang istimewa dan mengembalikan konstitusi ke UUD 1945," kata dia.

(Baca: Polri: Tersangka Makar Akan Ajak Massa ke DPR, Gelar Sidang Istimewa)

Ia mengatakan, sejak awal aksi doa bersama digelar untuk menuntut ketegasan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Ferry menjelaskan, hingga acara itu selesai, tidak ada perubahan agenda.

"Saya tidak tahu kenapa pihak aparat memaksakan dan menuduhkan seperti itu (makar). Presiden Jokowi seakan termakan gambaran tentang ini," ujarnya.

Ferry melihat Presiden khawatir dengan informasi yang diberikan aparat keamanan. Sehingga, saat aksi 4 November digelar, Presiden tidak bersedia menemui massa.

Sebaliknya, setelah aksi dilakukan, Presiden melakukan manuver dengan mengunjungi sejumlah pasukan elite seperti Kopassus, Brimob, Paskhas dan Marinir.

Lebih jauh, ia beranggapan, sulit bagi kesepuluh orang yang sebelumnya diamankan aparat kepolisian berbuat upaya makar.

Ia mengatakan, makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar.

(Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Sri Bintang Ditangkap karena Video Makar di YouTube)

Kalau pun menyampaikan pendapat di muka publik atas kinerja pemerintahan, menurut Ferry, merupakan bagian dari kritik.

"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian mungkin, takutnya tidak bisa memiliah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.

Kompas TV 10 Tokoh Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Makar

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X