Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Rujuk Apa? Yang Berantem Siapa?

Kompas.com - 29/11/2016, 17:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo angkat bicara soal usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan rujuk nasional setelah aksi pada 2 Desember 2016.

Jokowi menilai, istilah rujuk nasional tersebut tidak tepat.

"Rujuk apa? Yang berantem siapa? Saya kira rujuk-rujuk itu, la wong kita enggak berantem, kok," kata Jokowi seusai makan siang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Jokowi menilai, kondisi bangsa saat ini baik-baik saja sehingga tak perlu ada rujuk nasional.

(Baca: Jokowi: Siapa Bilang Ada Demo 2 Desember? Yang Ada Doa Bersama)

Ia menyinggung pertemuannya dengan berbagai ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

"Saya kira kita ini baik-baik saja. Hanya perlu sekali lagi kita mengingatkan kepada semuanya tentang keberagaman itu, tentang pentingnya Pancasila, tentang pentingnya NKRI, tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, mengingatkan itu saja," ucap Jokowi.

 

(Baca: Kapolri Minta Buruh Tak Ikut Demo 2 Desember)

Usulan rujuk nasional disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin seusai pertemuan antara Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Ma'ruf menilai, pertemuan tersebut merupakan awal yang baik. Ia berharap ada tindak lanjut setelah acara 2 Desember mendatang.

Disepakati, GNPF akan menggelar doa bersama dan shalat Jumat berjemaah di Monas.

"Mudah-mudahan sesudah itu ada tindak lanjut lagi, yaitu kami usulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa menuju rujuk nasional," ucap Ma'ruf.

"Kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang saling menghargai, menghormati, menolong dalam rangka membangun negeri yang kita cintai menjadi negeri yang damai, aman, sejahtera," katanya.

Kompas TV Kesepakatan Demo 2 Desember sebagai Aksi Damai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com