Kompas.com - 28/11/2016, 23:29 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil sanksi terhadap uji materi terkait perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menurut kami, ini aneh. Enggak tahu, tiba-tiba muncul gugatan ini dan ini sudah kesekian kalinya," ujar Fadli di MK, Jakarta, Senin (28/11/2016).

"Kami menduga ada kepentingan. Enggak tahu, apa mungkin saja MK punya kepentingan ini, kami menduga itu (ada kepentingan)," kata dia.

Menurut Fadli, proses persidangan dalam uji materi ini terbilang cepat jika dibandingkan permohonan uji materi yang lain. Saat ini proses uji materi sudah ditahap akhir, yakni Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Ini cepat. Nah itu menimbulkan kecurigaan juga. Permohonannya CSS UI itu baru diregistrasi 1 September 2016. Kemudian di awal Oktober itu sudah persidangan ketiga. Nah di pertengahan November itu sudah selesai, enggak sampai tiga bulan sidangnya," ujar dia.

Menurut Fadli, meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan MK menyelesaikan sidang sesuai urutan masuknya pengajuan uji materi, namun sedianya MK bisa memilih gugatan-gugatan yang sifatnya lebih substansial.

Fadli membadingkan cepatnya proses uji materi masa jabatan hakim MK dengan gugatan uji materi mengenai keterbukaan informasi terkait mekanisme pemilihan Komisioner Informasi (KI) di daerah dan pusat yang diajukan oleh tiga lembaga sosial masyarakat (LSM) sekitar awal Oktober 2016.

Tiga LSM tersebut yakni Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), dan Perludem.

"Sudah dua bulan lebih, enggak ada lagi kabar persidangannya setelah sidang kedua. Padahal itu penting, 33 provinsi akan melalukan rekrutmen pada komisioner KI. Nah ini (uji materi masa jabatan hakim MK) apa kepentingan cepatnya, kenapa diputus cepat?," Kata Fadli.

Ia menambahkan, permohonan itu menimbulkan keresahan di internal hakim MK itu sendiri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

MUI: Puasa Arafah 9 Juli Indonesia Tetap Sah, meski di Mekkah Sudah Idul Adha

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Densus 88 Dalami Dugaan Penyelewengan Dana ACT yang Diindikasikan ke Aktivitas Terlarang

Nasional
Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Gerindra Kantongi Nama Cawapres untuk Prabowo

Nasional
Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Kepala Bakamla Minta Jajarannya Komitmen Pertahankan Raihan Opini WTP

Nasional
Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Bicara soal KKB di Papua

Nasional
Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Baiq Nuril hingga Fatia KontraS Datangi DPR, Cerita Jadi Korban UU ITE

Nasional
Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Dasco Sebut Rapimnas Gerindra hanya Akan Umumkan Capres

Nasional
Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Sederet Pengetatan Aturan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekadar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.