Polisi Sebut Ada Pihak yang Ingin Kacaukan Sistem Perbankan

JAKARTA, KOMPAS.com -  Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Agung Setya mengakui adanya pihak-pihak yang berupaya mengacaukan sistem perbankan dengan menyebarkan isu rush money atau ajakan untuk menarik uang secara besar-besaran dari bank.

Isu itu tersebar bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi lanjutan atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok pun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Memang ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan sistem perbankan di Indonesia. Hasil analisis kami ada sejumlah pihak yang memprovokasi melalui isu rush money," ujar Agung saat konferensi pers di kantor Bareskrim Polri, kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

(Baca Bareskrim Polri Telusuri Penyebar Isu "Rush Money" di Media Sosial)

Agung menuturkan, saat ini kepolisian tengah menelusuri provokator yang menginisiasi gerakan rush money.

Penarikan uang secara besar-besaran, kata Agung, berdampak negatif secara ekonomi dan sosial. Uang yang ditarik hampir seluruhnya, justru bisa meningkatkan angka kriminalitas. 

"Kami akan menelusuri siapa provokator yang menginisiasi gerakan rush money. Tim cyber kami sedang bekerja untuk melakukan investigasi," kata Agung.

Agung pun mengimbau agar masyarakat tidak menanggapi ajakan sejumlah pihak di media sosial untuk melakukan rush money menjelang aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016.

Menurut Agung, ajakan tersebut tidak tepat dan menyesatkan, di tengah kondisi perbankan Indonesia yang sedang stabil.

(Baca: Kapolri: Gerakan "Rush Money" Itu "Hoax")

"Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keungan) dan BI (Bank Indonesia) untuk melihat apakah isu ini menjadi positif atau negatif. Kesimpulannya rush money adalah ajakan yang keliru terkait posisi dan kondisi perbankan kita yang sedang bagus-bagusnya," ungkapnya.