JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum mengetahui informasi adanya rencana pendudukan gedung parlemen pada demonstrasi yang digelar 25 November 2016.
Namun, menurut Fadli, sebuah informasi yang disebarkan ke publik haruslah terukur dan jangan malah menakut-nakuti masyarakat.
"Harusnya informasi intelijen itu didalami dulu, di-cross check dulu, diklarifikasi dulu, dihayati dulu. Jangan ada informasi mentah langsung dikeluarkan, ini amatiran jadinya," tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).
Informasi mentah, kata dia, berpotensi memprovokasi sejumlah pihak.
Apa yang disampaikan ke publik seharusnya juga membawa kesejukan bagi semua pihak.
"Jangan info-info yang masih mentah kemudian diungkap. Kalau perlu bisa dicegah, kalau memang ada rencana yang di luar konstitusional. Jadi itulah caranya, saya kira enggak perlu diajarin, itu kan ada dalam text book juga," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam aksi pada 25 November 2016, massa berencana menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.
(Baca: Kapolri Sebut Ada Rapat untuk "Kuasai" DPR pada Aksi 25 November)
Bahkan, ia mengetahui adanya sejumlah pertemuan yang membahas soal rencana tersebut.
"Info yang kami terima, 25 November ada aksi unjuk rasa. Namun, ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR, berusaha 'menguasai' DPR," kata Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin.