JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Desember mendatang kepada pemerintah.
Unjuk rasa yang bakal digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) itu terkait penanganan hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
"Berkaitan dengan demonstrasi, (kami) percayakan sepenuhnya kepada pemerintah,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2016).
Basuki atau Ahok sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, PDI-P diketahui mengusung pasangan Ahok-Djarot Syaiful Hidayat bersama Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Hasto mengingatkan agar semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan proses demokrasi dan pilkada yang sejuk dan tenang.
Ia menyadari, bahwa seluruh parpol yang ikut berkompetisi tentu menginginkan calon yang diusung memenangkan kontestasi.
"Tapi kita harus memahami aturan main terhadap segala sesuatunya," ujarnya.
Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan kembali menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.
(Baca: GNPF MUI Gelar Aksi Damai pada 2 Desember 2016)
Aktivis GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Aksi damai berdoa untuk negeri. Kami akan punya tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Aksi ini untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia agar selamat, tidak tercerai-berai," kata Munarman, di Jakarta, Jumat.
Aksi damai tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama, dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.
Sebelum shalat Jumat, doa bersama akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.