Perlu Konsultasi Banyak Pihak untuk Hasilkan UU Pemilu yang Tak Rentan Digugat ke MK

Kompas.com - 19/11/2016, 17:33 WIB
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, merancang undang-undang yang bisa mengakomodir semua pihak memang sulit.

Menurut dia, diperlukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai hal itu. Pendapat ini menanggapi masih banyaknya pasal di draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) yang dinilai rentan digugat ke mahkamah konstitusi (MK).

"Untuk menghasilkan satu rumusan yang tidak rentan di judicial review, perlu adanya konsultasi publik yang cukup memadai. Tanpa itu akan menimbulkan kontroversi," ujar Siti saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2016).

Ia mencontohkan mengenai penguatan partai melalui aturan sistem terbuka terbatas terkait pemilihan calon anggota legislatif. Menurutnya, sistem tersebut akan menimbulkan polemik baru jika ditetapkan.

Sebab, kader-kader yang ingin menjadi anggota legislatif harus dekat dengan pembuat keputusan di internal partai agar bisa menempati posisi teratas di dalam urutan pemilihan calon legislatif.

"Bagaimana nasibnya kader-kader. Pasti kader-kader mulai bimbang karena harus dekat dengan para pemutus, pemegang peran penting di partai itu, karena tidak tertutup kemungkinan DPP makin luar biasa powerfullnya," kata dia.

Menurut dia, agar pasal tersebut tidak mudah digugat lantaran menimbulkan kontroversi, maka diperlukan pasal lain yang menjamin hak-hak para kader calon anggota legislatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah ini harus diikuti pasal yang juga memberikan otonomi pada kader-kader itu, bukan intervensi maksudnya, tapi itu harus ada jaminan. Demokrasi itu kan harus ada keterukuran bukan ketidakpastian," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Siti, memang diperlukan komunikasi yang cukup dan merangkul banyak pihak untuk membuat aturan yang seiring dengan sistem presidensial ini.

"Memang yang dibutuhkan itu konsultasi publik yang cukup. Di sosialisasikan, diajak bicara," kata dia.

Lembaga Penelitian Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menemukan adanya 23 pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang berpotensi melanggar konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi mengungkapkan, 23 pasal krusial ini dikelompokan dalam sembilan kualifikasi.

Kualifikasi itu adalah Penyelenggara; Syarat calon; Sistem pemilu; Keterwakilan perempuan; Syarat parpol dalam pengajuan calon presiden atau wakil presiden.

Selain itu adalah Larangan kampanye pada masa tenang; Ketentuan sanksi kampanye; Waktu pemilu susulan atau lanjutan; dan Putusan DKPP terkait etika penyelenggaraan pemilu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.