Perlu Konsultasi Banyak Pihak untuk Hasilkan UU Pemilu yang Tak Rentan Digugat ke MK

Kompas.com - 19/11/2016, 17:33 WIB
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, merancang undang-undang yang bisa mengakomodir semua pihak memang sulit.

Menurut dia, diperlukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencapai hal itu. Pendapat ini menanggapi masih banyaknya pasal di draf Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) yang dinilai rentan digugat ke mahkamah konstitusi (MK).

"Untuk menghasilkan satu rumusan yang tidak rentan di judicial review, perlu adanya konsultasi publik yang cukup memadai. Tanpa itu akan menimbulkan kontroversi," ujar Siti saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11/2016).

Ia mencontohkan mengenai penguatan partai melalui aturan sistem terbuka terbatas terkait pemilihan calon anggota legislatif. Menurutnya, sistem tersebut akan menimbulkan polemik baru jika ditetapkan.

Sebab, kader-kader yang ingin menjadi anggota legislatif harus dekat dengan pembuat keputusan di internal partai agar bisa menempati posisi teratas di dalam urutan pemilihan calon legislatif.

"Bagaimana nasibnya kader-kader. Pasti kader-kader mulai bimbang karena harus dekat dengan para pemutus, pemegang peran penting di partai itu, karena tidak tertutup kemungkinan DPP makin luar biasa powerfullnya," kata dia.

Menurut dia, agar pasal tersebut tidak mudah digugat lantaran menimbulkan kontroversi, maka diperlukan pasal lain yang menjamin hak-hak para kader calon anggota legislatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah ini harus diikuti pasal yang juga memberikan otonomi pada kader-kader itu, bukan intervensi maksudnya, tapi itu harus ada jaminan. Demokrasi itu kan harus ada keterukuran bukan ketidakpastian," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Siti, memang diperlukan komunikasi yang cukup dan merangkul banyak pihak untuk membuat aturan yang seiring dengan sistem presidensial ini.

"Memang yang dibutuhkan itu konsultasi publik yang cukup. Di sosialisasikan, diajak bicara," kata dia.

Lembaga Penelitian Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menemukan adanya 23 pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang berpotensi melanggar konstitusi atau putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi mengungkapkan, 23 pasal krusial ini dikelompokan dalam sembilan kualifikasi.

Kualifikasi itu adalah Penyelenggara; Syarat calon; Sistem pemilu; Keterwakilan perempuan; Syarat parpol dalam pengajuan calon presiden atau wakil presiden.

Selain itu adalah Larangan kampanye pada masa tenang; Ketentuan sanksi kampanye; Waktu pemilu susulan atau lanjutan; dan Putusan DKPP terkait etika penyelenggaraan pemilu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X