Divonis Lebih Tinggi dari Damayanti, Budi Supriyanto Ajukan Banding

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan Budi tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

(Baca: Putusan Budi Supriyanto Dianggap Terlalu Ringan, Jaksa KPK Ajukan Banding)

Perbuatannya telah merusak check and balances antara legislatif dan eksekutif.

Selain itu, tindakannya telah membuat proyek pembangunan infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara dibatalkan.

Budi terbukti menerima suap sebesar 404.000 dollar Singapura atau senilai Rp 4 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Suap tersebut diberikan agar Budi menyalurkan program aspirasinya  untuk pembangunan infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Adapun program aspirasi tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Selain itu, suap tersebut untuk menyepakati bahwa PT Windhu Tunggal Utama akan menjadi pelaksana proyek.